Archive for 03/28/13

PERANAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN DAN PENGARUH

PSIKOLOGIS ADANYA WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MENURUT

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Sarjana S-2

MAGISTER KENOTARIATAN

Oleh :

ETTY MURTININGDYAH, SH

B4B.003.087

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2005

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

PERANAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN DAN PENGARUH

PSIKOLOGIS ADANYA WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MENURUT

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Disusun oleh :

Etty Murtiningdyah, SH

B4B.003.087

telah dipertahankan di depan Tim Penguji

pada tanggal 16 Desember 2005

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

PROF. ABDULLAH KELIB, SH MULYADI, SH, MS

NIP. 130 357 857 NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan

didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar

kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan

yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya

dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 8 Desember 2005

ETTY MURTININGDYAH, SH

ABSTRAKSI

Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali

Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa dengan melakukan perkawinan akan

terhindar dari godaan setan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat

kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya. Seperti dalam Hadist Rasul mengenai

anjuran untuk melakukan perkawinan, yaitu Hadist Rasul Muttafaqun Alaihi atau Jamaah

Ahli Hadist. Untuk dapat melaksanakan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sahnya

perkawinan bagi calon mempelai laki-laki maupun wanita karena hal ini akan

memberikan pengaruh psikologis bagi suami isteri dalam membina rumah tangganya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

deskriptif kualitatif, mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Polokarto. Populasi dan Metode Sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling

sedangkan respondennya adalah Kepala dan pegawai di Kantor KUA dan pasangan

suami isteri. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sedangkan

teknik analisis data adalah analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Hukum Islam peranan wali dalam

perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan

izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut

memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini

dipertegas dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat

berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan didalam

rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan

rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali

nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan pengaruh

aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak

gadisnya.

Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam dalam pelaksanaan perwalian

perkawinan adalah faktor pendidikan agama, menikah dengan menggunakan wali seorang

ustadz, keegoisan orang tua .

ABSTRACT

Role of Marriage Guardian in Marriage and Psyhchological Influence is Existence

of Marriage Guardian in Marriage According to Law Islamic Compilation.

This Research background is that marriage will protected from good devil

obsession through eyesight of eye or through lust or genitals, passion, etcetera. Like in

Hadist Rasul concerning formentation to do marriage, that is Hadist Rasul Muttafaqun

Alaihi or Expert Jamaah of Hadist. To be able to execute marriage have to fulfill by valid

conditions of marriage for bride because this matter will give psychological influence for

bride in constructing household.

Research method which used in this research is descriptive research method

qualitative, taking research location in Office Business Religion of Polokarto District.

Population ang Method Sampling the used is Purposive Sampling that is Head Leader

ang Employee in KUA Office and couple husband/wife. Type and data source the used is

primary and secondary data. Technique data collecting use bibliography study ang

interview while technique analyzes data is interactive analysis.

Research result indicate that according to Islam Law Role of Marriage Guardian

in marriage is of vital importance because all done marriage have to with bless and

permit do from Marriage Guardian, marry especially Nasab Guardian that is father,

because the marriage wear Islam teaching base. Nuptials without Marriage Guardian

permit are null and viod. This matter is assured in section 19 KHI. With existence of

Marriage Guardian do mary in marriage can share to protect womankind of possibility

which harming in household marriage of him. And fulfilled by beforehand marriage

foundation and conditions and which do not less important is the existence of bless and

permit of Nasab Guardian, especially father before marriage executed will give

psychological influence for continuity of and safety of household marriage of they

daughter.

As for arising out resistance in execution of trusteeship of marriage is religion

education factor, marriage with Guardian using of ustadz, egoist of old fellow.

Key word : Marriage Guardian , Psychological influence, Marriage

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu melimpahkan

anugerah dan rahmatNya sehingga penulisan Tesis dengan judul “PERANAN WALI

NIKAH DALAM PERKAWINAN DAN PENGARUH PSIKOLOGIS ADANYA

WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM

ISLAM” dapat terselesaikan.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat S2

Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang. Selama penulisan tesis

ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, petunjuk, saran-saran dan dukungan yang

sangat bermanfaat sehingga tugas yang semula dirasa sukar menjadi lebih mudah dan

lancar. Oleh karenanya, dengan penuh rasa syukur, hormat, dan bahagia, penulis haturkan

terima kasih kepada :

1. Bapak Mulyadi, SH, MS. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro

2. Bapak Yunanto, SH, M. Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister

Kenotariatan Universitas Diponegoro

3. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, Msc. selaku Rektor Universitas Diponegoro

4. Bapak Prof. DR. Soeharyo Hadi Saputro, dr.SpPD (k). selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

5. Bapak Prof. Abdullah Kelib, SH. selaku pembimbing Tesis yang dengan penuh

kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini

6. Tim Reviewer Proposal serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu dan

perhatiannya untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia

menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di

Universitas Diponegoro Semarang

7. Para guru besar dan Bapak Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bimbingan dan

menyalurkan ilmu kepada penulis

8. Bapak Sumanto berserta Staf Administrasi/Pengajaran Program Studi Magister

Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan

selama penulis mengikuti perkuliahan sampai diujikannya tesis ini.

9. Bapak Suharto, SH, M.Hum. selaku dosen wali.

10. Bapak Syafi’i selaku Kepala KUA Kecamatan Polokarto yang telah memberikan

bantuan kepada penulis dalam memperoleh data.

11. Staff KUA Kecamatan Polokarto yang telah memberikan bantuan kepada penulis

dalam memperoleh data.

12. Bapakku tercinta, Kangmas, Mbakyu-mbakyuku, Adikku dan Keponakankeponakanku

tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materiel serta

selalu setia mendoakanku.

13. Rekan-rekan mahasiswa Kenotariatan, khususnya angkatan 2003.

14. Serta semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan

ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

Semarang, 8 Desember 2005

Penulis,

ETTY MURTININGDYAH, SH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………… i

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………….......... ii

HALAMAN PERNYATAAN ………………………………………………. iii

ABSTRAK …………………………………………………………………… iv

ABSTRACT ………………………………………………………………….. v

KATA PENGANTAR ………………………………………………….......... vi

DAFTAR ISI ………………………………………………………………… viii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… 1

A. Latar Belakang Masalah …………………………………. 1

B. Pembatasan Masalah …………………………………….. 13

C. Perumusan Masalah ………………………………............ 13

D. Tujuan Penelitian ………………………………………… 14

E. Manfaat Penelitian ……………………………………….. 15

F. Sistematika Skripsi ………………………………………. 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………….. 19

A. Tinjauan Tentang Perkawinan …………………………….. 19

1. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam ………… 19

2. Syarat-syarat dan Rukun-rukun Perkawinan

Menurut Hukum Islam …………………………………. 26

3. Dasar-dasar Perkawinan Menurut Hukum Islam ………. 44

4. Tujuan Perkawinan …………………………………….. 51

B. Tinjauan Tentang Wali Nikah Dalam Perkawinan ………... 53

1. Pengertian Wali Nikah ………………………………… 53

2. Macam-macam Wali Nikah …………………………….. 62

3. Syarat-syarat Menjadi Wali …………………………….. 68

C. Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan

Pengaruh Psikologi Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan.. 69

viii

BAB III METODE PENELITIAN …………………………………… 73

A. Metode Pendekatan ………………………………………. 73

B. Spesifikasi Penelitian …………………………………….. 73

C. Lokasi Penelitian …………………………………………. 74

D. Populasi dan Metode Sampling …………………………… 74

E. Metode Pengumpulan Data ……………………………….. 75

F. Teknik Analisa Data ………………………………………. 75

G. Jadwal Waktu Penelitian…………………………………… 77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……….............. 79

A. Peranan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah

Dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ……. 79

B. Permasalahan-permasalahan Yang Sering Timbul

Sehubungan Dengan Masalah Wali Nikah Dalam

Perkawinan …………………………………………………111

BAB V PENUTUP ……………………...……………………………... 113

A. Kesimpulan ………………………………………………...113

B. Saran-saran …………………………………………………116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tidak ada seorangpun yang sempurna di muka bumi ini, karena

kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT semata. Ketidaksempurnaannya

itu membuat manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling melengkapi

dalam menjalankan hidup ini. Dalam menjalankan hidupnya manusia

membutuhkan pergaulan dan hidup bersama sebagai sarana dalam pemenuhan

kebutuhan hidupnya tersebut. Kebutuhan hidup manusia itu sangat banyak dan

tidak akan ada habisnya, apabila satu kebutuhan telah terpenuhi maka akan

muncul kebutuhan lainnya.

Memang sudah merupakan kodrat manusia antara satu sama lainnya

saling membutuhkan seperti kata Aristoteles, homo secara homomini, manusia

makhluk sosial (Zoon-Politicon).

Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk

senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama

dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.

Maslow yang dikutip dalam bukunya Bimo Walgito yang berjudul

“Bimbingan dan Konseling Perkawinan”, mengatakan bahwa manusia

mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat hirarkis dan kebutuhan tersebut

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu kebutuhan akan

muncul apabila kebutuhan yang lebih mendasar telah terpenuhi. Pemenuhan

kebutuhan yang lebih mendasar tersebut akan mempengaruhi pemenuhan

kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan-kebutuhan yang ada pada manusia itu

antara lain :

1. The Physiological Needs, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang

bersifat fisiologi, dan kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling kuat

diantara kebutuhan yang lainnya. Contoh dari kebutuhan ini adalah

makan, minum, dan pakaian.

2. The Safety Needs, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan

rasa aman.

3. The Belongingness and Love Needs, Yaitu kebutuhan yang

berkaitan dengan orang lain, merupakan kebutuhan sosial, misalnya

perkawinan.

4. The Esteem Needs, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan

harga diri, rasa dihargai.

5. The Need For Self-Actualitation, yaitu kebutuhan untuk

mengaktualisasikan diri, kebutuhan untuk dapat berperan dalam

kehidupan.1

Apabila kebutuhan yang paling mendasar yaitu sandang, pangan, dan

papan telah terpenuhi, seseorang tentu juga akan membutuhkan rasa aman agar

dapat lebih menikmati apa yang telah dicapainya. Tingkat kepuasan seseorang

terhadap apa yang telah didapatnya dalam hidup cenderung relatif berbeda.

1 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, Yayasan Penerbit Fakultas, Psikologi

UGM, Yogyakarta, 1984, Hal. 14.

Perbedaan ini menyebabkan manusia saling berinteraksi agar dapat memenuhi

kebutuhan hidup lainnya, seperti halnya kebutuhan sosial dan kebutuhan

seksual. Pemenuhan kebutuhan sosial dan seksual yang baik dan dapat diterima

masyarakat adalah hubungan sosial dan seksual antara pria dan wanita yang

disahkan dalam suatu lembaga perkawinan.

Seperti disebutkan dalam Hadist Rasul mengenai anjuran pada kita

untuk melakukan perkawinan, yaitu Hadist Rasul Muttafaqun Alaihi atau

Jamaah Ahli Hadist.

a. “Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta

berkeinginan hendak nikah (kawin), hendaklah ia itu kawin (nikah),

karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap

orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari

godaan syahwat”.

b. “Dan barang siapa yang tidak kawin hendaklah dia puasa karena

dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang

(Hadist Rasul Jamaah Ahli Hadist)”.2

Dari Hadist Rasul ini jelas dapat dilihat bahwa perkawinan itu sangat

dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk

rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa dengan melakukan

perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan setan baik godaan

melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu

2 H. Sulaiman Rasyid, Fiq Islam, Jakarta Attahiriyah, 1954, Hal. 260.

dan sebagainya. Apabila engkau tidak sanggup menikah wajib bagimu puasa

untuk dapat terhindar dari godaan iblis yang terkutuk.

Banyak pendapat umum yang mengatakan bahwa orang yang

melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai

kedudukan yang lebih tinggi dan dihargai daripada mereka yang belum

melakukan perkawinan. Bagi kaum wanita dengan perkawinan maka akan

memberinya kedudukan sosial yang lebih tinggi, karena statusnya sebagai isteri

ia akan mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan perbuatan hukum

yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya sebelum menikah, yaitu antara lain

seorang isteri berhak untuk memperoleh mahar, nafkah, pakaian, tempat

tinggal dan perlakuan yang baik serta dapat mewaris harta suaminya. Bahkan,

sebagian orang berpendapat bahwa hidupnya telah lengkap dan sempuma

apabila mereka telah melangsungkan perkawinan. Dengan telah terpenuhi

segala kebutuhan hidupnya itu, manusia diharapkan lebih dapat

mengaktualisasikan diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Dari sudut pandang yang berbeda, Gerungan membagi tiga kelompok

kebutuhan hidup manusia, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan segi

teologis, kebutuhan yang berhubungan dengan segi biologis dan kebutuhan

yang berhubungan dengan segi sosiologis. Hal ini didasari oleh pendapat yang

mengatakan bahwa manusia itu adalah mahluk religius, biologis dan sosial.3

Dalam memenuhi segala kebutuhannya tersebut, manusia perlu

berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan yang terjadi tersebut selain

3 Bimo Walgito, Op Cit, Hal. 14.

dapat diwujudkan untuk mengembangkan sosial budaya, dalam suatu bentuk

kerjasama dapat juga diwujudkan dalam bentuk hubungan untuk mendapatkan

keturunan agar generasi berikutnya tidak musnah. Hubungan ini berarti

pemenuhan akan kebutuhan manusia yang bersifat kebutuhan yang berkaitan

dengan orang lain, yaitu The Belongingness and Love Needs, seperti halnya

perkawinan.

Untuk membina suatu rumah tangga, diperlukan pergaulan antara pria

dan wanita, sebab secara naluriah seorang pria akan membutuhkan seorang

wanita dalam kehidupannya, demikian pula sebaliknya seorang wanita akan

membutuhkan kehadiran seorang pria dalam kehidupannya.

“Perkawinan, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah

awal membina rumah tangga yang sakinah”.4

Pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum Islam yang

dituangkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pernikahan,

yaitu akad yang sangat atau miitsaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah

dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut hukum Islam, pengertian

perkawinan itu adalah akad atau persetujuan calon suami dan calon istri

karenanya berlangsungnya harus melalui ijab dan qabul atau serah terima.5

4 M Thalib, 25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 1999, Hal.

5 Nashruddin Thoha, Pedoman Perkawinan Islam, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1967, Hal.

10.

Tetapi yang harus kita ketahui bahwa akad nikah itu sekali-kali

bukanlah berarti jual beli antara suami dan wali. Karena nikah itu adalah

perjanjian dan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan

dalam suatu rumah tangga yang damai dan bahagia serta dilangsungkan dengan

memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam

dan Negara.

Di dalam ayat-ayat Al-Qur`an disebutkan bahwa hidup berpasangpasangan

adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup

lainnya, bahkan segala sesuatunya diciptakan berjodoh-jodoh. Hal ini

disebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur`an yaitu surat Adz-Dzariyat 49 yang

mengajarkan :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya

kamu mengingat kebesaran Allah”.6

Dan hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat

berlangsung sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur`an surat An-Nisa ayat 1

yang menyatakan :

Hai sekalian umat manusia bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan

daripadanya Allah menciptakan istrinya (Hawa) dan daripada

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan

yang banyak

6 Ahmad Azhar Bashir, Hukum Perkawinan Islam, Penerbit Fakultas Hukum Islam Indonesia,

Yogyakarta, 1980, Hal. 9.

Dari ketentuan-ketentuan ayat-ayat Al-Qur`an tersebut jelaslah bahwa Islam

menganjurkan perkawinan.

Dengan dilaksanakannnya suatu perkawinan berarti menimbulkan

suatu hubungan timbal balik antara suami istri, dimana masing-masing

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai satu pasangan

yang sudah mengikatkan dirinya dalam suatu lembaga yang sah. Keadaan ini

jelas berbeda dengan keadaan sebelum dilangsungkannya perkawinan, yang

bebas tanpa adanya ikatan dan tanggungjawab terhadap pasangannya.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu Undang-Undang

Perkawinan Nasional, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun

1974 No. l Tambahan Lembaran Negara No. 3019) dan untuk pelaksanaannya

dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975

yang mengatakan bahwa UU No. l Tahun 1974 mulai berlaku secara efektif

sejak tanggal 1 Oktober 1975. Hal ini berarti sejak saat itu pula secara yuridis

formal berlaku suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di

Indonesia dan dengan demikian secara resmi menghapus segala peraturan

hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet boek),

Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen

Indonesier Stb 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de

Gemengde Huwelijken Stb 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang

mengatur tentang perkawinan.7

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa landasan perkawinan

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan yang sah adalah

perkawinan yang dilakukan menurut aturan agama dan kepercayaan masingmasing.

Sedangkan segi formalnya perkawinan itu harus dicatatkan pada

kantor pencatatan sipil dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan

selain agama Islam dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut

agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Suatu perkawinan itu bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi

juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya perkawinan

tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karenanya

perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 haruslah benar-benar

atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Pasal 4 Kompilasi

Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan

Hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat

(1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Penerbit Liberty,

Yogyakarta, 1982, Edisi Pertama, Hal. 2.

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Maksudnya bahwa

perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunrukunnya.

Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap

maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila

salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah

atau menjadi batal.

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya

perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat

penting dan menentukan. Bahkan menurut Syafi`i tidak sah nikah tanpa adanya

wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin lakilaki

tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya wali

nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya

ijin dari wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Imam Idris AS, Syafi`i beserta para penganutnya berpendapat tentang

wali nikah ini bertitik tolak dari hadist Rasullullah SAW, yang diriwayatkan

oleh Imam Ahmad dan Al Tarmidzi berasal dari Siti Aisyiah (istri Rasullullah)

yang berbunyi seperti di bawah ini :

“Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin

walinya, nikahnya itu batal.” 8

8 H. Sulaiman Rasyid, Op Cit, Hal. 362.

Dalam hadist Rasullullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan

yang hendak menikah harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu

batal menurut Islam atau nikahnya tidak sah.

Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan

menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum

Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk

menikahkannya.

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan

keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan

sahnya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa

persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah batal, seperti yang

ditegaskan dalam Al-Hadist yang tersebut dimuka.

Alasan lainnya yang membuat keberadaan wali nikah dalam

perkawinan menjadi sangat penting adalah adanya perbedaan antara pria dan

wanita, baik dari segi fisik maupun mental. Perbedaan ini membuat kedudukan

antara pria dan wanita juga berbeda, dan sudah menjadi kodratnya bahwa

seorang pria merupakan pemimpin dan pelindung kaum wanita, seperti firman

Allah SWT dalam Surat An-Nissa ayat 34 yang artinya berbunyi :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)

atas sebahagian yang lain (wanita ) .....................................”

Selain perbedaan dari segi fisik dan mental, Ahmad Husnan

mengatakan bahwa ada perbedaan lainnya yang menonjol antara pria dan

wanita, yaitu perbedaan dalam hal kekuatan, keberanian, dan wawasan.

Tingkat penguasaan pria terhadap ketiga hal tersebut lebih tinggi dibandingkan

dengan wanita. Hal ini membuat pria lebih bertanggung jawab daripada wanita,

sehingga pria dapat dijadikan pelindung bagi wanita dari segala gangguan yang

mungkin timbul. Keadaan seperti inilah yang juga membuat wanita

membutuhkan wali nikah dalam melangsungkan perkawinan, sebab seorang

laki-laki yang menjadi walinya akan ikut bertanggung jawab terhadap segala

sesuatu yang mungkin timbul dengan dilaksanakannya perkawinan.9

Bagi seorang wanita hubungan dengan ayahnya merupakan hubungan

pria dan wanita yang pertama kali dalam hidupnya. Hubungan ini selamanya

akan mempengaruhi hampir setiap bagian kehidupannya secara mendalam.10

Hubungan ikatan batin anak perempuan dengan orang tuanya lebih

erat, jadi tidak akan mudah untuk begitu saja seorang anak perempuan

melepaskan diri dari orang tuanya untuk membentuk rumah tangga sendiri

tanpa harus mendapat ijin dan restu dari orang tuanya dengan kata lain orang

tua melepas anak gadisnya dengan ikhlas dan ridho untuk mengarungi bartera

rumah tangga bersama suaminya dengan diiringi doa untuk kebahagiaan dan

keselamatan rumah tangga anaknya.

9 Ahmad Husnan, Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-laki, Penerbit Al Husna, Solo, Hal.

61-62.

10 Williams S Appleton, Ayah dan Puterinya, Terjemahan dari Fathers and Daughters, Penerbit

Dahara Prize, 1994, Hal 38-39.

Untuk seorang pria, pernikahan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan

ayah kandung adalah sah kalau dilakukan dengan alasan yang Islami, akan

tetapi untuk seorang wanita pernikahannya adalah tidak sah, karena ada

masalah yang menyangkut dengan wali nikah yaitu ayahnya sebagai wali nasab

selain itu dia dinilai telah melakukan dosa besar berupa sikap yang nyata-nyata

telah menyakiti hati orang tuanya. Disini terlihat adanya pengaruh psikologis

dari adanya figure atau sosok seorang ayah sebagai wali nikah dari anak

gadisnya.

Dapatlah dimaklumi betapa besarnya tanggungjawab orang tua

terhadap anak perempuan, sejak masih dalam kandungan hingga lahir dari

masa kanak-kanak hingga menjadi dewasa. Anak perempuan adalah penerus

keturunan ayah dan ibunya, terlahir sebagai buah kasih sayang dari kedua

orang tuanya, dia dirawat dan dididik dengan penuh kecermatan dan kehatihatian

untuk dipersiapkan kelak tumbuh dan berkembang menjadi wanita

dewasa yang menjadi idaman kaum laki-laki untuk kemudian akan dipinang

untuk dijadikan seorang isteri, dimana diharapkan oleh orang tua yang telah

mendidiknya dapat menjadi seorang isteri yang solekhah. Hal tersebut juga

dapat dilihat adanya pengaruh psikologis dari wali nikah yaitu ayah dari

mempelai wanita.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui tentang pentingnya

peranan dan keberadaan wali nikah serta pengaruh psikologis adanya wali

tersebut dalam melangsungkan Perkawinan. Hal ini mendorong penulis untuk

mengetahui dan mempelajari mengenai Peranan dan Pengaruh Psikologis

adanya seorang wali nikah dalam perkawinan dan membuat penulis mengambil

judul penelitian :

“PERANAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN DAN PENGARUH

PSIKOLOGIS ADANYA WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM .”

B. PEMBATASAN MASALAH

Penulis melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya

penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulisan dapat lebih

terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian

yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang

diharapkan.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai

peranan dan pengaruh psikologis adanya wali dalam perkawinan menurut

Kompilasi Hukum Islam, khususnya bagi mereka yang beragama Islam.

C. PERUMUSAN MASALAH

Menurut Winarno Surahmad, perumusan masalah adalah :

“Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk

memecahkannya.

Masalah ini dirasakan sebagai suatu rintangan yang pasti dilalui

(dengan jalan diatasnya) apabila kita berjalan terus masalah ini

menampakkan diri sebagai tantangan”.11

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses

pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan

permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagaimanakah peranan dan pengaruh psikologis dengan adanya wali nikah

tersebut dalam suatu perkawinan?

2. Permasalahan-permasalahan apa sajakah yang sering timbul dalam

perkawinan sehubungan dengan masalah wali nikah?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum”,

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penelitian merupakan bagian pokok

ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek

kehidupan, disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. 12

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat

dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian

tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini,

penulis membuat tujuan penelitian menjadi dua kelompok :

11 Winarno Surahmad, Dasar dan Teknik Research, CV Transito, Bandung, 1975, Hal. 33

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1994, Hal.3.

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui peranan wali nikah dalam perkawinan dan pengaruh

psikologis adanya wali nikah dalam perkawinan menurut Kompilasi

Hukum Islam.

b. Untuk mengetahui apa permasalahan yang sering timbul sehubungan

dengan masalah wali nikah.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka

memperoleh gelar kesarjanaan Strata 2 pada Program Studi Magister

Kenotariatan Universitas Diponegoro.

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran

dalam khasanah ilmu hukum terutama aturan-aturan yang ada dalam

hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang

dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian

akan menentukan nilai dari penelitian tersebut :

1. Manfaat Teoritis

Yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya

ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis di

bidang ilmu hukum serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat

tentang peranan dan wali dalam perkawinan dan pengaruh psikologis

adanya wali dalam perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.

b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan

yang ada hubungannya dengan wali nikah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberi gambaran mengenai isi tesis menyeluruh, penulis

telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai :

- Latar belakang Masalah

- Pembatasan Masalah

- Perumusan Masalah

- Tujuan Penelitian

- Manfaat Penelitian dan

- Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai dua hal, yaitu :

1. Yang pertama tinjauan tentang perkawinan yang berisi tentang:

- Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam

- Syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut Hukum

Islam

- Dasar-dasar perkawinan dan

- Tujuan perkawinan

2. Yang kedua adalah tinjauan tentang wali nikah dalam

perkawinan, yang isinya tentang :

- Pengertian wali nikah menurut Hukum Islam

- Macam-macam wali nikah dan

- Syarat-syarat menjadi wali nikah

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan membahas mengenai :

- Metode Pendekatan

- Spesifikasi Penelitian

- Lokasi Penelitian

- Populasi dan Metode Sampling

- Metode Pengumpulan Data

- Teknik Analisa Data dan

- Jadwal Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai pentingnya peranan wali

nikah dalam perkawinan yang isinya tentang :

- Peranan dan pengaruh psikologis adanya wali nikah dalam

perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

- Permasalahan-permasalahan yang sering timbul sehubungan

dengan masalah wali nikah dalam perkawinan

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan disajikan mengenai kesimpulan dan saran yang

dapat ditarik atau diambil dari dilaksanakannya penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Allah SWT telah menciptakan pria dan wanita agar dapat

berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan,

serta hidup bersama secara damai yang sesuai dengan perintah Allah SWT

dan petunjuk Rasulullah.

Sehubungan dengan adanya akibat yang penting dari hidup

bersama, maka masyarakat memerlukan peraturan-peraturan untuk

mengatur tentang hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri. Hal-hal yang perlu diatur yaitu antara lain mengenai

syarat-syarat untuk dapat hidup bersama, pelaksanaan hak-hak dan

kewajiban, kelanjutan dan mengenai terhentinya hidup bersama tersebut.

Keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan prosedur yang harus

dilalui beserta ketentuan hukum yang menentukan hak-hak dan kewajiban

serta kelanjutannya dan juga mengenai terhentinya perkawinan akan

menimbulkan suatu mengenai ikatan antara seorang pria dan seorang

wanita, maka penulis akan menjelaskan tentang perkawinan dari tinjauan

hukum Islam.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan

biologis antara pria dan wanita yang diakui sah melainkan sebagai

pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum

perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan

dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan

kebenaran. Selain itu perkawinan juga bersifat religius, artinya aspekaspek

keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan

melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar

pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan

yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya yaitu :

1.1. Iman ialah percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta

termasuk manusia yang secara siklus terdiri dari sel sperma laki-laki

dan sel telur perempuan yang dibentuk melalui proses tahapan. Dan

proses tahapan itu semula dari gumpalan darah berkembang menjadi

daging, kemudian berbentuk tulang dan bercampur menjadi satu

serta pembungkus kulit. Proses selanjutnya akan terjadi kehidupan

roh/sukma setelah janin dilahirkan menjadi bayi.

Siklus hidup menjadi manusia tidak akan sempurna kalau hubungan

yang dilakukan antar suami istri tidak memenuhi syarat yang baik

seperti kesehatan, kedewasaan, kejiwaan dan kesucian diri. Dari segi

inilah Islam memandang bahwa perkawinan sebagai suatu proses

kehidupan keluarga benar-benar dilaksanakan dalam suasana suci

dan bersih sebagai manusia yang luhur.

1.2. Islam, maksudnya bahwa bagi setiap calon suami istri wajib

mempunyai jiwa penyerahan diri kepada Allah sebagai penciptanya.

Kalau keyakinan ini sudah benar-benar dihayati maka dalam

melakukan kewajiban sebagai suami istri tidak akan menimbulkan

keraguan, kecemasan dan kekuatiran. Segala sesuatu yang

menyangkut mengenai kewajiban dan haknya akan dapat

dilaksanakan sesuai proses.

1.3. Ikhlas, artinya pada diri masing-masing calon suami istri memiliki

tekad yang bersih dan terbuka untuk membentuk keluarga sebagai

kebaktian kepada Allah. Asas ini akan menghilangkan kecemasan

atau ketidakpuasan dalam melaksanakan kehidupan keluarga yang

akan menerima godaan dan cobaan, musibah atau kesengsaraan

dalam menjalankan tugas sebagai kewajibannya secara sadar dan

bertanggungjawab. Selain itu juga akan menutup kekurangankekurangan

kedua belah pihak dalam membina kesatuan untuk

mencapai kesempurnaan hidup rumah tangga.13

Sedangkan kalau dilihat dari dasar-dasar pemikiran sosial maka

perkawinan itu tidak mungkin akan berlangsung dengan sendirinya tanpa

memperhatikan situasi dan suasana masyarakat. Secara sosiologis

kehidupan suami-istri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan

perkembangan lingkungan masyarakat. Tingkah laku anggota-anggota

keluarga harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di

13 R. Abdul Djamali, Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), Berdasarkan

Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju/1992, Bandung,

Hal. 73.

dalam kehidupan masyarakat politis, ekonomi dan berkebudayaan akan

berkembang bersama-sama antara kehidupan keluarga dan masyarakatnya.

Dilihat dari aspek pemikirannya, maka suatu perkawinan itu memberikan

cerminan yang bersifat abadi bahkan berlanjut dalam kehidupan akhirat.

Maksudnya ikatan perkawinan itu dibentuk dengan kesungguhan hati

nurani dalam wujud yang baik antara suami dan istri. Perwujudannya akan

terlihat baik bagi hubungan dua keluarga besar pihak suami-istri yang juga

dapat menghindarkan segala bentuk penyimpangan dan nafsu individu.

Berdasarkan penglihatan itu semua, maka Islam memandang

perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang

wanita dalam membentuk keluarga berdasarkan hukum yang kuat. Secara

yuridis perkawinan itu bukan sekedar persetujuan hidup bersama

melainkan kehidup-bersamaannya didasarkan kepada aturan yang

diperintahkan Allah.

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau ziwaj. Kedua

istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan,

sebab kata 'nikah' berarti hubungan seks antar suami-istri sedangkan 'ziwaj'

berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang

mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk. mencapai tujuan

hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah.

Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga

berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan

wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Syafi’i).14

Dialah yang menciptakan kamu dari satu zat dan daripadanya Dia

menciptakan istrinya agar Dia merasa senang (QS VII : 189) Al A’raaf

(tempat tertinggi). Jadi, menurut Al Qur’an, Perkawinan adalah

menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta

orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah),

pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni

(rahmah).15

Sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami-istri

benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah

Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Dan menurut bentuknya Islam

mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang diridhoi Allah

melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan

jasmaniah.

Firman Allah dalam Surat (4) An-Nisa ayat 3 menyatakan :

“Kawinlah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga

dan empat, tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku

adil, maka kawinlah seorang saja”.

14 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk, Jakarta, Ihya Ulumuddin,

1971, Hal. 65

15 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta, UI Press, 1974, Hal. 47

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 disebutkan bahwa :

perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang

sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan

menurut Hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria

dan wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami istri agar

dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan

mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada

Allah SWT yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Hilman Hadikusuma, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum

Perkawinan Indonesia” mengatakan bahwa perkawinan menurut Hukum

Agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan

calon suami, bukan hanya perikatan antara pria dan wanita saja

sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum

Kristen. Dengan adanya wali dalam perkawinan menunjukkan bahwa

ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan

hukum perikatan perorangan.16

Didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak terdapat

suatu definisi tentang perkawinan, akan tetapi di dalam Pasal 26 Kitab

Undang Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa perkawinan adalah

pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

16 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum

Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hal. 11.

waktu yang lama dan dijelaskan juga bahwa undang-undang hanya

memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata

yang artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang ada dalam suatu agama

tertentu.

Perkawinan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata lebih

bersifat materialistis individualistis sebab lebih dititikberatkan pada

perbuatan hukum yang diakibatkan oleh adanya suatu perkawinan dan

hubungan perdatanya saja.

Dalam hal perkawinan hanya dipandang dari segi keperdataannya

saja, maka apabila dalam melaksanakan perkawinan telah terpenuhinya

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum

Perdata maka perkawinan tersebut dapat dianggap sah tanpa

memperdulikan lagi hukum agama masing-masing pihak dari perkawinan

merupakan urusan pribadi dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan

tanpa melibatkan pihak lainnya.

Negara dan bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk turut

serta mencampuri masalah perkawinan. maka pemerintah telah

membentuk suatu undang-undang tentang perkawinan yang bersifat

unifikasi dalam lapangan hukum perkawinan. Undang Undang Perkawinan

ini diberi nama UU No. 1 Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 2

Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975

telah memberikan pengertian tentang perkawinan yang berlaku untuk

semua golongan warganegara dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya

adalah Ketuhanan Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan erat

dengan agama atau kerohanian. Perkawinan tidak boleh berunsurkan lahir

atau jasmani saja, tetapi harus memiliki unsur batin atau rohani, sebab

regiusitas adalah salah satu pilar pokok bagi terciptanya, kelurusan,

kebahagiaan, kekelanjutan sebuah keluarga, masyarakat dan negara.17

2. Syarat-syarat dan Rukun-rukun Perkawinan

2.1. Syarat-syarat perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang

telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk

menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan.

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum

melangsungkan perkawinan menurut R. Abdul Djamali yang dikutip

dalam bukunya Hukum Islam, ada enam yaitu :

a. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

Calon suami-istri mempunyai dorongan (motivasi) yang

sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi

mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh

dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut

berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga. Dan keinginan itu

sebagai persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat

17 R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di

Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, Hal. 43.

dipaksakan oleh pihak lain baik orang tua maupun orang yang

dituakan dalam keluarga masing-masing.

b. Dewasa

Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia

melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurangkurangnya

ada tanda-tanda kematangan diri. Hal ini ditentukan

dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Dan tandatanda

itu bagi seorang pria sejak pertama kali menghasilkan

sperma (baliqh) dan bagi seorang wanita sejak menstruasi

pertama. Tetapi ukuran itu tidak mutlak, karena yang dimaksud

dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam

sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin ada

perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan

bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang

baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri

terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan

terhormat.

c. Kesamaan agama Islam

Kedua belah pihak pemeluk agama Islam yang sama.

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang

sah tidak ada pertentangan memperebutkan atau mengalahnya

salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan

mereka itu.

Bagi seorang wanita Islam dilarang melakukan

perkawinan dengan seorang pria lain agama dan hukumnya

haram. Larangan itu dimaksudkan untuk menjaga dan

memelihara keturunan yang sah sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan bagi seorang pria Islam yang kuat imannya

diperkenankan melakukan perkawinan dengan seorang wanita

lain agama, asalkan bukan wanita penyembah berhala kecuali

bertobat dan bersedia memeluk agama Islam.

d. Tidak dalam hubungan nasab

Yang dimaksud dengan hubungan nasab, ialah

hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak.

Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik

secara vertikal maupun horisontal tidak dikehendaki, sebab

perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan satu

keluarga besar. Dan kalau dilihat dari dunia kedokteran banyak

terjadi kemungkinan-kemungkinan kelainan perkembangan

kesehatan dari keturunan itu, sedangkan dari segi psikologi

banyak terlihat adanya kelainan psikis dan mental kalau sampai

dilangsungkan perkawinan dalam satu hubungan darah.

e. Tidak ada hubungan rodhoah

Rodhoah ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara

pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah

mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya

orang lain. Antara pria dan wanita itu haram hukumnya kalau

melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan rodhoab ini haram

juga hukumnya kalau yang menikah saudara-saudara suami,

paman, bibi dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan

anak sepersusuannya.

f. Tidak semenda (mushoharoh)

Artinya kedua calon suami-istri tidak mempunyai

hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu,

anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan

ibu/bapak.18

Selain syarat yang dikemukakan di atas, maka ada syarat-syarat

khusus bagi seorang wanita yang nantinya akan menjadi ibu rumah

tangga sesaat setelah melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat

khusus itu ialah :

a. Pihak pria tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat

orang ketika akan melangsungsungkan perkawinan. Kalau pria

itu telah beristri 4 orang, maka perkawinan yang ke 5 tidak sah.

b. Perkawinan poligami tidak boleh dirangkap antara istri yang

masih ada hubungan darah dengan calon istri berikutnya, seperti

kakak beradik dalam bersamaan menjadi istri-istri seorang pria.

18 R. Abdul Djamali, Op. Cit. Hal. 79-81.

c. Tidak ada perceraian “li`an”, artinya antar suami-istri terdahulu

tidak bercerai karena sumpah sebagai akibat suami menuduh istri

berbuat serong atau tuduhan istri bahwa suami berbuat serong.

Kalau tuduhan tidak terbukti dan tidak mempunyai saksi lengkap,

maka penyelesaian tuduhan terhadap para pihak harus bersumpah

sebanyak empat kali dan sumpah yang kelima dilakukan dengan

memohon kutukan bagi yang berbohong. Setelah sumpah itu

selesai diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama maka

hakim akan memutuskan cerai li`an untuk selama-lamanya. Dan

mereka tidak boleh melakukan perkawinan kembali antar

sesamanya.

d. Calon pengantin wanita tidak dalam ikatan perkawinan.

Artinya kalau ia masih dalam hubungan perkawinan walaupun

tidak seatap atau tidak diketahui domisili suaminya, maka tidak

boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang pria lain. Dan

dalam keadaan lepas bergaul (scheiding van tafel en bed) pun

harus ada perceraian dahulu karena statusnya masih seorang istri.

e. Calon istri tidak dalam masa iddah, artinya ia tidak dalam jangka

waktu tunggu. Dan dalam jangka waktu tunggu itu terdiri atas :

• Ditinggal suami karena meninggal dunia selama 4 bulan 10

hari tidak dalam keadaan hamil. Kalau ada tanda kehamilan

sejak ditinggal suami, maka harus menunggu kelahiran

bayinya.

• Cerai biasa, iddahnya tiga kali suci bagi wanita yang masih

menstruasi. Kalau wanita itu hamil, maka iddahnya sesudah

melahirkan.

• Iddah tiga bulan lamanya bagi seorang wanita yang telah

berhenti menstruasi. Sedangkan bagi wanita yang belum

pernah melakukan hubungan seksual dalam perkawinannya,

maka tidak ada iddah.

Hikmah dari iddah ini sebenarnya untuk menentukan kebersihan

wanita selama menjadi ibu rumah tangga, sehingga kalau melahirkan

anak setelah putusnya perkawinan akan menjadi keyakinannya

bahwa anak itu sebagai keturunannya.

2.2. Rukun-rukun Perkawinan

Yang dimaksud dengun rukun ialah segala sesuatu yang

ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat

perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat

perkawinannya telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan

perkawinan saat-saat untuk sahnya harus ada rukun-rukun yang perlu

dipenuhi. Adapun rukun perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam. Di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan

perkawinan harus ada :

1. Calon Suami dan Calon Istri

2. Wali Nikah

3. Dua Orang Saksi dan

4. Ijab dan Qabul

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan sebagai

berikut :

1. Calon Suami dan Calon Istri

Calon suami dan calon istri atau dapat juga disebut

dengan calon mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita

yang merupakan para pihak yang akan melangsungkan

perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah :

a) Telah baligh dan memenuhi kecakapan yang sempurna.

Pasal 15 KHI memberikan ketentuan mengenai hal ini :

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mempelai yang

telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU

No.l Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya

berumur 16 tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 harus

mendapat ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

(3), (4) dan (5) UU No. l Tahun 1974.

b) Berakal sehat dan tidak mengalami gangguan, baik jasmani

maupun rohani.

c) Tidak karena paksaan, artinya harus didasarkan pada kerelaan

kedua belah pihak.

Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa :

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan-tulisan, lisan

atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak

ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 KHI menyebutkan bahwa :

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat

Nikah menyatakan lebih dulu persetujuan calon mempelai

di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu

calon mempelai maka perkawinan tidak dapat

dilaksanakan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau

tuna. rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan

atau isyarat yang dapat dimengerti.

d) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan

perkawinan, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana

diatur dalam Pasal 18 Bab IV KHI.

Halangan pertama yang menyangkut larangan perkawinan

dengan seorang wanita yang haram dinikahi dalam Islam, yaitu :

􀂾 Wanita yang haram dikawini untuk selama-lamanya.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 39 KHI :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan

seorang wanita disebabkan :

a. Karena hubungan darah atau nasab :

(1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang

menurunkannya atau keturunannya.

(2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

(3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan

b. Karena hubungan semenda

(1) Dengan wanita yang melahirkan istri atau bekas

istrinya.

(2) Dengan wanita bekas istri orang yang

menurunkannya.

(3) Dengan wanita keturunan istri atau bekas istrinya,

kecuali putusnya perkawinan dengan bekas istrinya

itu qobla al dukhul.

(4) Dengan wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena hubungan sesusuan

(1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya

menurut garis lurus ke atas.

(2) Dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis

lurus ke bawah.

(3) Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan

sesusuan ke bawah.

(4) Dengan wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan

ke atas.

(5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan

keturunannya.

􀂾 Wanita yang haram dikawini untuk sementara waktu (tahrim

muwaqqat). Maksudnya adalah larangan untuk

melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita dalam

suatu waktu tertentu karena adanya sebab yang

mengharamkan. Apabila sebab tersebut kemudian hilang

maka perkawinan boleh dilaksanakan. Wanita yang termasuk

dalam golongan ini adalah

- Pasal 40 KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

dan seorang wanita karena keadaan tertentu :

(a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu

perkawinan dengan pria lain.

(b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah

dengan pria lain.

- Pasal 41 KHI (1)

1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan

seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian

nasab atau sususan dengan istrinya :

(a) Saudara kandung, seayah seibu serta

keturunannya.

(b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku

meskipun istri-istnnya telah ditalak raj`i tetapi masih

dalam masa iddah.

- Pasal 42 KHI

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan

seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4

(empat) istri yang keempat-empatnya masih terikat tali

perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun

salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan

sedang yang lainnya dalam masa talak raj`i.

- Pasal 43 KHI

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang

pria :

a. Dengan seorang istrinya yang ditalak tiga kali.

b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang

dili`an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau

bekas istrinya telah kawin dengan pria lain, kemudian

perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah

habis masa iddahnya :

- Selanjutnya Pasal 44 KHI di Indonesia menyatakan bahwa

seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan

dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

2. Wali Nikah

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk

sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal

yang sangat penting dan menentukan.

Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan

dengan pria pilihannya.

Mengenai masalah perwalian, di Indonesia menganut

ajaran Syafi`i yang mengatakan perlu adanya wali nikah bagi

pihak wanita, dan wali merupakan salah satu rukun yang harus

ada dalam perkawinan. Tanpa adanya wali nikah maka

perkawinan tidak sah. Dasar hukum yang dipergunakan adalah :

a. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan

Daruquthni, berbunyi :

“Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang

lain dan jangan pula menikahkan perempuan akan

dirinya sendiri”

b. Hadist Nabi riwayat HR Ahmad, berbunyi :

“Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua saksi

yang adil”

Ketentuan mengenai pentingnya wali dalam

melangsungkan perkawinan juga lebih dipertegas dengan

ketentuan Pasal 19 KHI, yang di dalamnya disebutkan bahwa :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak

untuk menikahkannya”

Karena kedudukannya yang sangat penting dan

menentukan, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi wali

nikah. Pasal 20 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa yang bertindak

sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum

Islam, yaitu muslim, aqil dan baligh.

3. Saksi

Adanya saksi dalam akad nikah menurut Imam Syafi`i

adalah suatu keharusan dalam perkawinan, karena saksi dalam

perkawinan sangat diperlukan antara lain :

Saksi terdiri atas dua orang atau lebih yang melihat dan

mendengarkan ijab kabul. Tugasnya dalam perkawinan hanya

memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-benar

dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan menyatakan

tegas tidaknya ijab kabul diucapkan.

Dasar hukum yang dipergunakan oleh para ahli hukum

Islam mengenai persaksian dalam perkawinan adalah Hadist Nabi

sebagai berikut :

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi

yang adil”.

Dengan Hadist Nabi selain wali diperlukan juga kehadiran

dua orang saksi untuk sahnya perkawinan. Dan kedua orang saksi

dibawa oleh masing-masing pihak asalkan memenuhi syarat-syarat

seperti yang diwajibkan kepada wali. Dua orang saksi hendaknya

laki-laki; tetapi kalau tidak ada, wanitapun diperkenankan hanya

jumlahnya harus 4 orang. Dasar hukum perbandingan jumlah itu

kalau dililiat dari makna anak kalimat terakhir dari Surah (2) Al-

Baqarah ayat 228 yang menyatakan : “Perempuan itu mempunyai

hak yang sama dengan laki-laki, tetapi laki-laki mempunyai derajat

yang lebih tinggi dari perempuan. Melalui pernyataan inilah

ditetapkan perbandingan saksi laki-laki dan perempuan, adalah 2:4

kalau perempuan dimintakan menjadi saksi dalam suatu

perkawinan.

Lebih lanjut, Imam Abu Hanifah mengqiaskan persaksian

dalam akad nikah pada persaksian dalam akad muamalah. Tetapi

karena akad nikah dipandang lebih utama daripada akad muamalah,

maka secara otomatis saksi dalam nikah menjadi lebih utama dan

sangat diperlukan daripada saksi-saksi lainnya dalam akad

muamalah. Ketentuan mengenai saksi ini termuat dalam Pasal 24

KHI, yaitu :

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun dari pelaksanaan

akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Selanjutnya Pasal 25 KHI menemukan syarat-syarat seorang saksi :

a. Muamalaf.

b. Muslim

c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang

diucapkan pada waktu akad nikah. Saksi yang tuna rungu dan

tuna wicara dapat menjadi saksi asal dapat memahami dan

mengerti apa yang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

berakad.

d. Adil, yaitu orang yang taat beragama atau orang yang

menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang

dilarang oleh agama. Menurut Imam Syafi`i, syarat adil bagi

seorang saksi adalah merupakan keharusan, sedangkan menurut

Imam Hanafi, saksi tidak harus adil. Beliau membolehkan orang

fasiq menjadi saksi, asal dengan kehadirannya dapat tercapai

tujuan adanya saksi dalam akad nikah.

e. Saksi minimal dua orang laki-laki, jika ternyata tidak ada dua

orang saksi laki-laki, maka boleh dihadiri satu orang saksi lakilaki

dan dua orang saksi wanita .Ketentuan ini didasarkan

firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 282 yang

artinya berbunyi :

“Dan persaksikanlah dengan luar orang saksi dari orang

laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang

wanita dan saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang

lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya”

Dalam Pasal 26 KHI disebutkan bahwa saksi harus hadir dan

menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani

akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

4. Akad Nikah (Ijab dan Qabul)

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dan pihak calon

suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka ke

dalam tali perkawinan dengan menggunakan sighat akad nikah,

yaitu perkataan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh calon

suami dan calon istri yang terdiri atas ijab dan qabul

Ijab ialah pemyataan penyerahan dari pihak wanita yang

biasanya dilakukan oleh wali calon mempelai wanita atau wakilnya

dengan maksud bahwa calon mempelai wanita bersedia dinikahkan

dengan calon mempelai pria, sedangkan qabul ialah pemyataan

penerimaan yang sah atau jawaban pihak calon mempelai pria atas

ijab calon mempelai wanita, yang intinya bahwa calon mempelai

pria menerima kesediaan calon mempelai wanita menjadi istrinya

yang sah.

Ijab Kabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda) dan tidak

meragukan para saksi. Sedangkan jarak waktu antara ijab ke kabul

sekitar 1-2 detik. Kalau jarak waktu itu tidak dipenuhi atau calon

pengantin pria diam, merenung atau masih memikir-mikir,

akibatnya akad nikah itu harus diulang. Pengulangan dapat juga

terjadi kalau kabul tidak sama bunyinya dengan ijab, pengantin pria

gemetar, gugup atau berdebar sebelum mengucapkan kabul. Dan

untuk pengulangannya calon pengantin pria harus ditenangkan

dahulu supaya kabulnya diucapkan dengan mantap dan

meyakinkan.

Mengenai pelaksanaan ijab kabul, Kompilasi Hukum Islam

tetap menjatuhkan pilihan :

- tetap bersifat “majelis” secara berhadapan langsung.

- apabila berhalangan dapat dikuasakan berdasar surat kuasa

tanpa mengurangi hak wanita untuk menolak.19

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 KHI, tidak membenarkan

pelaksanaan ijab kabul jarak jauh melalui sarana telekomunikasi.

Dalam hal calon mempelai berhalangan, KHI memilih alternatif

dengan seorang kuasa.

19 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun

1989, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2001, Hal. 40

Lafaz nikahnya sebagai berikut :

Wali akan menyatakan : Saya nikahkan A bin R dengan anak saya

B binti S dengan maskawin Rp.12.500,00 tunai. Calon suami (A)

segera mengucapkan kabul begitu selesainya kata terakhir dari ijab

wali dengan : Saya terima nikahnya B binti S dengan maskawin

Rp.12.500,00 tunai.

Lafaz nikah ini tidak perlu diulang lagi kalau benar-benar

diucapkan dengan tepat, tegas, dan jelas yang kesemuanya

dinyatakan oleh para saksi setelah selesai ijab kabul diucapkan.

Berarti bahwa para saksi tidak meragukan ijab kabul itu. Dari lafaz

nikah ini terdapat kata-kata mengenai maskawin, ialah pemberian

mutlak pengantin pria kepada pengantin wanita. Pemberian itu

dilakukan sesaat sebelum upacara ijab kabul. Di dalam perkawinan

Islam tidak ditetapkan batas pemberian mutlak yang harus

dilakukan baik mengenai jumlah, nilai, maupun bentuknya. Tetapi

walaupun demikian maskawin itu selalu merupakan benda yang

mempunyai nilai sebagai tanda kasih dan menjadi hak milik mutlak

pengantin wanita setelah diserahkan.

Selain itu dilarang pemberian maskawin yang ditentukan

jumlahnya dan tidak terjangkau oleh pada umumnya anggota

masyarakat misalnya maskawin 30 ekor kerbau atau 10 kg emas.

Agar sighat akad nikah tersebut sah, maka harus dipenuhi

syarat-syarat sebagai :

Pasal 28 KHI menyebutkan bahwa akad nikah

dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang

bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 29 KHI mengatur bahwa :

(1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai sccara

pribadi.

(2) Dalam hal-hal tenentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan

kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria

memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan

wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon

mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh

dilangsungkan.

Kalau syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan itu telah

dipenuhi, maka sahlah perkawinannya dan para pihak saat itu

berubah status sebagai suami-istri. Mereka hidup dalam satu

kesatuan yang dinamakan keluarga. Dan sejak saat itulah timbul

hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

3. Dasar-Dasar Perkawinan Menurut Hukum Islam

Didalam Pasal 2 KHI landasan filosofis perkawinan itu berisi :

a. Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah

b. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah

c. Ikatan perkawinan bersifat miitsaaq an gholidzan (Surat An Nisaa :

21).20

Dalam penegasan di atas dirangkum secara terpadu antara akidah,

ubudiyah dan muamalah, berkaitan langsung didalamnya antara segi

huququllah dengan huququl i’ibad.

Didalam Pasal 3 KHI mempertegas dan memperluas kearah nilainilai

yang mengandung Islami seperti yang digariskan dalam Q.S Ar Rum :

21, dalam Pasal 3 KHI sepenuhnya dipergunakan simbol nilai-nilai ruh

keislaman, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka dengan sendirinya

sudah terkait secara langsung nilai-nilai operasional yang diatur dalam :

- Q.S Al Baqarah : 187 : huna libasun lakum wa antum libasun lahunna.

- Q.S An Nisaa : 19 : wa’asyruuhunna bil ma’ruf.

- Sabda Rasul : Hendaklah saling nasihat-menasehati dengan baik dalam

kehidupan rumah tangga (kaum wanita) dengan baik.21

Perkawinan merupakan perjanjian, dalam Al Qur'an Surat An Nissa

ayat 21, dinyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat

disebut dengan kata-kata “Miitsaaghan ghaliizhan”, oleh sebab itu ada

tahap-tahap yang dilalui oleh pria dan wanita sebelum mereka mengikatkan

dirinya dalam suatu perkawinan yaitu :

1) Perkenalan

20 M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal. 38

21 M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal. 38-39

Menurut Hukum Islam, perkenalan diantara muda mudi berbeda

dengan adat kebiasaan setempat. Perkenalan yang dilakukan antara muda

mudi tersebut harus diketahui oleh orang tua kedua belah pihak dan tidak

boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam Islampun telah

mengajarkan apabila seorang pria bertandang ketempat seorang wanita,

maka harus ada pihak ketiga diantara mereka sehingga mereka tidak

hanya berduaan saja. Hal ini dirasakan perlu dilakukan untuk menjaga

agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian

hari.

Adapun tujuan dari perkenalan ini adalah tidak lain untuk

mengetahui dari dekat pribadi masing-masing kedua belah pihak. Selain

itu yang lebih diutamakan dari perkenalan itu adalah untuk mengetahui

masalah agama masing-masing pihak demi kehidupan yang sejahtera

lahir batin, karena seseorang yang kuat agamanya insya Allah dapat

membimbing keluarganya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Banyak hal yang harus diwaspadai dalam tahap perkenalan,

sebab tidak semua orang dapat berlaku jujur terhadap pasangannya.

Kebanyakan orang cenderung hanya memperlihatkan sisi baik dari

dirinya agar dapat menutup segala kekurangan yang ada pada dirinya.

Untuk mengambil suatu keputusan mengenai jodoh yang akan

kita pilih, maka kita harus meminta petunjuk kepada Allah SWT semata,

sehingga apa yang menjadi pilihan kita akan membawa kebaikan di

kemudian hari. Setelah mendapat petunjuk mengenai jodoh yang cocok

untuk kita, maka barulah diadakan dengan apa yang disebut meminang.

2) Peminangan

Membentuk suatu keluarga tidak semudah seperti yang

dilakukan dalam muamalat walaupun perkawinan merupakan suatu aqad.

Tetapi pengertian aqad perkawinan dibangun dalam suatu proses

kegiatan yang terus-menerus berlangsung.

Dari pengertian ini dan dalam kaitannya dengan aqad

menunjukkan bahwa ikatan hukum yang dibentuk berlangsung terus

menerus seumur hidup dengan menghalalkan pergaulan dalam

membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Untuk mewujudkan ikatan hukum yang berlangsung terus-menerus itu

diperlukan suatu ketelitian dengan berpegangan kepada dasar pikiran

yang menjadi pokok pangkal dalam pembentukan keluarga melalui suatu

perkawinan.

Ketelitian memilih dan menetapkan calon sebagai pasangan

hidup itu tugasnya terletak di tangan pihak pria. Suatu pilihan akan

menghasilkan yang baik kalau dilaksanakan melalui proses meneliti

secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari

yang dipilih. Alasannya karena hidup berumah-tangga itu tidak dalam

waktu singkat melainkan berlangsung selama hidup di dunia dan akhirat.

Di samping itu kalau dilihat dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak

semua orang dapat mengatur rumah tangga secara baik.

Karena itu sebelum melangsungkan niat berumah-tangga terlebih dahulu

perlu memahami seluk beluk kehidupan wanita yang baik. Dan wanita

yang baik kalau dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga

bersama.

Petunjuk Nabi Muhammad mengemukakan ada tiga ciri yang dimiliki

wanita baik yaitu :

1. Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tarmidzi

menyatakan:

“Sesungguhnya wanita itu dinikahi orang karena agamanya,

hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama”.

2. Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai menyatakan:

“Kawinlah dengan orang yang dikasihi dan berkembang”.

3. Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Jamaah ahli Hadist menyatakan :

“Alangkah baiknya jika engkau kawin dengan perawan, engkau

dapat menjadi hiburannya dan diapun menjadi hiburan bagimu”.

Sesuai dengan prinsip perkawinan berdasarkan ajaran agama

Islam antara lain disebutkan bahwa perkawinan tidak hanya terjadi untuk

suatu waktu tertentu (sementara) melainkan perkawinan itu

dilangsungkan adalah untuk selamanya. Oleh sebab itu apabila seorang

pria berhasrat untuk menikah dengan orang wanita, maka pinanglah ia

baik secara langsung maupun secara melalui perantaraan pihak ketiga.

Islam memberikan pedoman tentang meminang. Dan untuk

memenuhi pedoman tersebut, maka diperlukan beberapa syarat tertentu

yang harus dipenuhi, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

a. Syarat Mustahsinah (Bersifat Anjuran)

- Antara suami istri hendaklah sederajat (dalam arti luas)

- Hendaklah wanita yang akan dipinang adalah wanita yang periang

dan ramah

- Jangan mempunyai hubungan darah yang dekat

- Harus memperhatikan sifat, tabiat dan watak dari yang dipinang

atau sebaliknya dari yang meminang

b. Syarat Lazimah (Bersifat Keharusan)

- Wanita yang akan dipinang tidak dalam status perkawinan yang sah

- Wanita itu tidak sedang menjalankan masa iddah raj`i

- Tidak boleh meminang wanita yang sedang dipinang pria lain,

kecuali pria yang pertama ditolak oleh pihak wanita

Apabila pinangan seorang pria telah diterima seorang wanita,

maka antara pria dan wanita itu telah mengadakan janji untuk

melaksanakan perkawinan dikemudian hari. Pada masa ini antara pria

dan wanita belum boleh bergaul seperti suami istri, karena mereka belum

terikat oleh tali perkawinan. Dalam masa menunggu ini ada hal-hal yang

harus diperhatikan karena masa ini dipergunakan sebagai :

(a) Pemantapan mental kedua belah pihak yaitu mengenai budi pekerti

maupun untuk memperbaiki diri.

(b) Masa untuk mematangkan umur hingga keduanya sudah siap fisik

maupun psikis dalam membentuk rumah tangga sehingga tidak

dikhawatirkan akan terjadi cekcok atau perceraian diantaranya.

Terkadang orang yang meminang memberikan hadiah-hadiah

sebagai penguat ikatan untuk memperkokoh hubungan baru antara kedua

belah pihak. Memenuhi janji untuk melaksanakan perkawinan adalah

kewajiban bagi kedua belah pihak, namun apabila terjadi sesuatu antara

peminang dan yang dipinang maka akan menimbulkan berbagai akibat

antara lain :

(a) Apabila pihak pria yang memutus pertunangan tersebut, maka

hadiah-hadiah (panjer atau peningset) yang telah diberikan kepada

pihak wanita akan menjadi hilang atau dengan kata lain pihak wanita

tidak berkewajiban untuk mengembalikan apa yang telah

diterimanya dari pihak pria sebelum adanya pemutusan pertunangan

(b) Apabila pihak wanita yang memutus pertunangan tersebut, maka

hadiah-hadiah (panjer atau peningset) yang telah diberikan oleh

pihak pria harus dikembalikan bahkan terkadang harus

mengembalikannya dua kali lipat dari apa yang sudah diterimanya

4. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam

pada Pasal 3, yaitu : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari :

1. Berbakti kepada Allah;

2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi

hukum antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.

3. Mempertahankan keturunan umat manusia;

4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria

dan wanita;

5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan

manusia untuk menjaga keselamatan hidup.22

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur`an Surah

(30) Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dan

jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan Ia

jadikan di antara kamu percintaan dan sesungguhnya hal itu menjadi bukti

bagi mereka yang berpikir”.

Karena itu para pihak perlu meneliti lebih dahulu lain jenisnya

sebelum melangsungkan perkawinan terutama mengenai agama dan

keimanannya, moralitas, keturunan, keelokan dan daya pikirnya. Meneliti

lebih dulu termasuk unsur penting, karena agama dan iman merupakan

22 R. Abdul Djamali, Op. Cit, Hal. 75

unsur pokok yang dapat menentukan kelangsungan hidup baik dalam

keluarga. Maksudnya bahwa tidak ada keluarga yang tidak mengalami

perbedaan pendapat bahkan konflik antar suami-istri kadang-kadang terjadi.

Kalau dasar agama dan keimanan tidak mantap, maka suatu konflik yang

terjadi mungkin dapat berakibat timbulnya perceraian. Sedangkan penelitian

dari segi lainnya dimaksudkan agar tingkah laku dalam kehidupan seharihari

dapat dinilai baik oleh masyarakat, karena keturunan yang baik dan

pandai akan membawa kebaikan dalam pergaulan. Para sarjana hukum

memandang perkawinan Islam itu sebagai berikut :

a. Baleh atau Mubah. yaitu setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau

menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita

kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan

dan sanggup memelihara kehormatannya.

b. Sunnat. maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup

sebagai suami-istri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi

mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang

ingin tetap hidup tanpa suatu perkawinan.

c. Wajib maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita sudah ada

keinginan hidup sebagai suami-istri, maka kewajiban mereka supaya

segera melangsungkan perkawinan. Berdosalah kalau tidak segera

dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui

keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan,

sebab perbuatannya berdosa.

d. Haram. maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita menjalankan

suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu, memeras atau ingin

membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan

perkawinan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.23

II. Tinjauan Tentang Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Menurut Prof Abdullah Kelib, wali di dalam perkawinan adalah

orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan

dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila

tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai

pria.24 Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab didalam

perkawinan menurut Hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata.

Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap

dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa

digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

1.1. Pengertian Wali Menurut Hukum Islam

Ada beberapa pendapat mengenai pentingnya wali sebagai

syarat untuk sahnya nikah menurut Hukum Islam. Hal ini sudah lama

menjadi bahan diskusi para ahli ilmu fiqh sejak lahirnya mazhab

Syafi`i dan mahzab Hanafi. Mahzab Syafi`i mengatakan bahwa wali

adalah salah satu syarat untuk sahnya nikah, sedangkan mahzab

23 R. Abdul Djamali, Op. Cit, Hal. 75-76

24 Abdullah Kelib, Hukum Islam, Penerbit PT Tugu Muda Indonesia, Semarang, 1990, Hal 11

Hanafi mengatakan bahwa wali adalah sunnah hukumnya, seperti

yang terdapat dalam Firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 234,

dikatakan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita dan segala

sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali

atau izinnya adalah sah. Berdasarkan ayat tersebut Hanafi

memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya

dengan meniadakan campur tangan orang lain dalam hal ini adalah

campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah perkawinan.

Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Hanafi

mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanita yang hendak

menikah.25

Namun pada umumnya umat Islam di Indonesia menganut

paham mahzab Syafi`i. Menurut mazhab Syafi`i wali merupakan

masalah penting sekali dalam pembahasan nikah karena tidak ada

nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu nikah.

Alasan pendapat ini diantaranya yaitu hadist Nabi riwayat Turmudzi

dari Aisyah yang menyatakan bahwa “Perempuan yang menikah

tanpa izin walinya maka nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi

mengatakan nikahnya batal)”. Selain itu ijab menurut lazimya dalam

suatu akad nikah diucapkan oleh wanita, jadi mempelai wanitalah

yang menawarkan dirinya untuk dinikahkan dengan seorang pria.

Oleh karena wanita fitrahnya adalah pemalu, maka ia harus diwakili

25 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal. 218-220.

oleh orang tuanya atau wakilnya yang bertindak sebagai wali

nikahnya.

Alasan lain yang menjadikan keberadaan wali menjadi

sangat peating adalah dengan adanya perbedaan antara pria dan

wanita.Umumnya wanita kurang mempunyai daya tahan terhadap

rasa sakit, sehingga dalam keadaan takut kadang-kadang sakit yang

dirasakan lebih ringan dari yang ditanggung pria. Selain itu dalam

berbagai persoalan, wanita lebih cenderung kepada taqlid disamping

lemah dalam memahami berbagai persoalan global. Berdasarkan

berbagai perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa wanita

cenderung takut untuk bertanggung jawab dan merasa memang perlu

untuk tunduk kepada pria karena pada dasarnya pria merupakan

panutan, pemimpin dan pelindun wanita. Pria diberi kelebihan untuk

dapat menyelesaikan segala persoalan hidup jauh lebih besar dari

wanita, dan juga mempanyai wawasan, kekuatan dan keberanian.

Seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa ayat 32 yang

artinya berbunyi:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah

dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih

banyak dari sebahagian yang lain (karena) bagi prang

laki-laki ada sebahagian daripada apa yang mereka

usahakan, dan bagi wanita(pun) ada sebahagian dari apa

yang mereka usahakan, dan mohonkan kepada Allah

sebahagian dari Karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui segala sesuatu

Hal inilah yang membuat wanita membutuhkan seorang

laki-laki sebagai walinya dalam melangsungkan perkawinan yang

dapal membantunya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang

mungkin timbul di kemudian hari.

Perwalian di dalam istilah fiqh dinamakan juga wilayah

yang mempunyai makna penguasaan dan perlindungan. Dengan

demikian menurut fiqh arti dari perwalian yaitu. :“Penguasaan penuh

yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan

melindungi orang atau barang”. 26

Dari berbagai macam perwalian yang ada, maka penulis

akan membatasi masalah mengenai perwalian atas orang dalam

perkawinan yang di dalamnya juga menyangkut tentang kedudukan

dan tugas wali dalam perkawinan.

Pengertian wali nikah yaitu orang laki-laki yang dalam

suatu perkawinan berwenang mengijabkan perkawinan colon

mempelai perempuan. Sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dalam

Al Qur'an dan Al Hadist, yaitu antara lain :

1) Firman Allah dalam surat An Nur ayat 32 yang artinya

berbunyi:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara

kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hambahamba

sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah

akan memampukannya mereka dengan karunianya. Dan

Allah Maha Luas pemberiamiya lagi Maha Mengetahui”.

26 Soemiyati, Op. Cit, Hal. 41.

2) Hadist riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni yang artinya :

“Janganlah menikahkan seorang perempuan akan

perempuan lain, dan jangan pula menikahkan seorang

perempuan akan dirinya sendiri”.

3) Hadist riwayat Ahmad dan Al Arba'ah dan Abu Hurairah

melalui sabda Rasulullah SAW yang artinya :

“Tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya seorang wali

nikah”.

4) Hadist riwayat Al Ar Ba`ah kecuali An Nasa`i dari Aisiyah

bahwa rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Perempuan yang nikah tanpa wali maka nikahnya menjadi

batal. Jika suaminya mengumpulinya, maka perempuan ini

berhak menerima mahar karena suaminya telah mengambil

kehalalan farjinya. Jika mereka itu bersengketa, maka

penguasalah yang menjadi wali wanita yang tidak ada

walinya”.

Dari sudut pandang sosiologis wanita mempunyai

kedudukan yang sama dengan pria, demikian juga di mata hukum.

Namun kerendahan serta kekurangan wanita itu sendiri membuat

mereka terbatas dalam bertindak, seperti halnya dalam perkawinan

menurut agama Islnm. Oleh sebab itu untuk mengetahui dan

mengerti kedudukan wanita, selain mempelajari hukum dan

peraturan yang berlaku kita juga harus mempelajari tentang

kedudukan wanita dalam masyarakat dan keluarga.27

27 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1989, Hal.

52.

Selain perbedaan dari segi fisik maupun psikis antara

mereka, wanita oleh keluarganya dimisalkan sebagai perhiasaan yang

harus dijaga dengan sebaik-baiknya, yang nilainya sangat berharga,

lebih berharga dari perhiasan dunia yang berbentuk harta benda.

Oleh karena itu untuk melepaskan seorang anak perempuannya

menuju suatu perkawinan, orang tua dalam hal ini adalah ayah

ataupun wali lainnya yang berhak merasa berkepentingan untuk

menyerahkan anak perempuannya tersebut dengan cara menjadi wali

yang akan melakukan ijab dengan calon mempelai pria.

Pentingnya wali bagi wanita dalam akad nikah, selain

karena merupakan perintah agama juga disebabkan karena wanita

adalah makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki beberapa hak

yang telah disyariatkan oleh sang pencipta dan mempunyai satu

kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan dan

kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau

keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu

rumah tangga.

Bertitik tolak dari Firman Allah SWT. Hadist Rasulullah

dan realita yang ada dalam masyarakat seperti yang disebutkan diatas

maka disimpulkan bahwa kedudukan dan tugas wali nikah adalah

sangat penting artinya sekaligus mempunyai sifat menentukan di

dalam sah atau tidaknya suatu akad nikah.

Dengan demikian untuk dapat memberikan gambaran

mengenai pengertian wali dalam perkawinan sekaligus wali dalam

menikahkan kedua mempelai yang dalam ajaran agama Islam disebut

dengan Wali Nikah adalah dengan cara melihat pengertian wali

nikah menurut Hukum Islam, sebab di dalam ajaran agama selain

agama Islam terdapat perbedaan definisi mengenai wali nikah.

Di dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No.1

Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata

Kerja Pengadilan Agama untuk melaksanakan peraturan perundangundangan

perkawinan bagi seseorang yang beragama Islam

disebutkan bahwa akad nikah dilakukan oleh wali atau diwakilkan

kepada PPN atau Pembantu PPN atau orang lain yang menurut PPN

atau Pembantu PPN dianggap memenuhi syarat. Dalam pasal 23

disebutkan bahwa waktu akad nikah, calon suami atau wali nikah

wajib menghadap PPN atau Pembantu PPN, dan dalam keadaan

memaksa kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang lain yang

dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan PPN atau kepala

perwakilan Republik Indonesia bila berada di luar negeri.

Dengan adanya pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat

dikatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 melalui PMA No.2 Tahun

1990 telah memberikan ketentuan tentang perlunya wali nikah bagi

calon mempelai wanita. Hal ini menjadi sangat penting karena

dengan secara tegas di dalam bunyi pasal tersebut di atas telah

disebutkan bahwa wali sendiri atau wakilnya (dalam keadaan

memaksa) yang melaksanakan akad nikah bagi mempelai wanita.

Kesemuannya itu menunjukkan suatu persamaan dengan ketentuan

yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu bahwa wali adalah

melaksanakan akad nikah bagi seorang wanita.

Persamaan dan peraturan perundangan ini dengan ketentuan

yang ada dalam Hukum Islam lebih jauh lagi ditunjukkan dari

ketentuan mengenai perwakilan bagi wali nikah, meskipun untuk

mengakad nikahkan mempelai wanita pada dasarnya wali nikah

sendiri harus hadir, namun apabila dalam keadaan memaksa hal

tersebut dapat dimungkinkan untuk diwakili oleh orang lain. Maka

dengan demikian perwakilan dalam wali nikah juga didapati dalam

peraturan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat peraturan

lain sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.l Tahun 1974 tentang

perkawinan yang menyebutkan masalah wali nikah, yaitu Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 antara lain dalam Pasal 11 disebutkan

bahwa setelah perkawiana usai, maka kedua mempelai

menandatangani akta nikah yang kemudian juga ditanda tangani oleh

PPN dan wali nikahnya atau yang mewakilmya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No.2

Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Peraturan Menteri Agama

No.1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama

No.4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa Madura

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Di dalam Pasal 2 PMA No.2 Tahun 1987

1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia

atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia temyata

tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya

tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan atau adhal,

maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1)

pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali

dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita

dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pasal 4 PMA No.2 Tahun 1987 menyebutkan :

(1) Kepala KUA kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah

ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya masingmasing

untuk menikahkan mempelai wanita sebagai

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) peraturan ini.

(2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala KUA kecamatan

berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan

Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama

Menteri Agama menunjuk wakil/Pembantu PPN untuk

sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Dengan demikian menurut Peraturan Menteri Agama No.2

tahun 1987 apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat

tinggalnya, sedang menjalankan hukumnannya, gaib, enggan untuk

menikahkan, maka yang ditunjuk sebagai wali hakim yaitu semua

Kepala KUA Kecamatan masing-masing diwilayahnya.

Hal-hal tersebut diatas merupakan beberapa peraturan

perundang-undangan dari Undang-Undang Perkawinan yang

berkenaan dengan wali yang memberikan ijin untuk melangsungkan

suatu perkawinan seka1igus menikahkan mempelai menurut ajaran

agama Islam.

1.2. Macam-Macam Wali

Mengenai masalah wali menurut ajaran hukum Islam hanya

pihak wanita sajalah yang memerlukan wali dalam melakukan

perkawinan dimana wali itu selalu laki-laki orangnya.

Adapun berbagai macam wali itu antara lain :

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 disebutkan :

Ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki

yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan

baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari 3 :

a. Wali nasab

b. Wali hakim

c. Wali muhakkam

a. Wali Nasab atau Kerabat

Nasab artinya bangsa menurut ajaran patrinial, nasab juga

diartikan keluarga dalam huhungan garis keturunan patrinial atau

hubungan darah patrinial. Wali nasah artinya anggota keluarga

laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai

hubungan darah patrinial dengan calon pengantin perempuan itu.

Yang termasuk ke dalam wali nasab ini yaitu sebagai berikut :

Mazhab Syafi`i memberikan urutan :

1. Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas

2. Saudara laki-laki kandung sebapak seibu

3. Saudara laki-laki sebapak lain ibu

4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung

5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan

seterusnya

6. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung

7. Paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu

8. Anak-anak paman kandung (saudara sepupu)

9. Anak laki-laki paman sebapak

Berdasarkan urutan seperti yang terdapat di atas dapat dikatakan

bahwa ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi anak

perempuannya, dan apabila ayah tidak ada maka kedudukan ayah dapat

digantikan oleh wali yang lainnya berdasarkan urutan tersebut, namun

apabila yang berhak masih ada, maka yang lain tidak diperkenankan

menjadi wali.

Apabila yang berhak menjadi wali itu tidak memenuhi syarat,

misalnya gila dan sebagainya dengan demikian yang berhak menjadi

wali adalah wali yang berikutnya atau diserahkan kepada wali hakim.

Dengan perkataan lain bahwa apabila yang berhak itu berhalangan,

karena kafir, atau fasik ataupun belum dewasa, maka wali berikutnyalah

yang menjadi wali atau wali hakim. Wali nasab ini terbagi menjadi dua

macam :

1) Wali Mujbir

Wali mujbir ialah wali nasab yang berhak memaksa (ijbar)

gadis di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki

tanpa ijin dari gadis yang bersangkutan. Wali mujbir hanya terdiri

dan ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang

paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah

perwalianya, kecuali diri mereka itu tidak berhak ijbar.

Keberadaan lembaga wali mujbir di dalam hukum

perkawinan Islam ialah atas pertimbangan guna kebaikan gadis yang

akan dikawinkan, karena seringkali perempuan tidak pandai memilih

jodohnya dengan tepat. Jika gadis dilepas untuk memilih jodohnya

sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis di

kemudian hari. Misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaanya

dan lain sebagainya. Oleh karena itu wali mujbir yang mengawinkan

perempuan gadis di bawah perwalian tanpa izin dari gadis yang

bersangkutan disyaratkan :

a. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang

dikawinkan.

b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.

c. Antara gadis dan laki-laki calon, suami harus tidak ada

permusuhan.

d. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.

e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibankewajibannya

terhadap istri dengan baik dan tidak terbayang

akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaran istri.

Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas harus

diperhatikan bilamana wali mujbir akan menggunakan hak ijbamya

sehingga prinsip suka rela para pihak dalam melangsungkan

perkawinan tidak terlanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak

dipenuhi, maka gadis yang telah dikawinkan oleh walinya tanpa

persetujuan dirinya terlebih dahulu maka ia dapat meminta fasakh,

minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.

2) Wali nasab biasa

Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak mempunyai

kekuasaan memaksa. Yang termasuk wali nasab biasa ialah saudara

lah-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, paman kandung serta

paman sebapak.

b. Wali Hakim

Seperti telah disebutkan sebelumnya, wali yang jauh

hubungan baru dapat menjadi wali apabila wali yang dekat

hubungannya sedang berhalangan, sakit atau dalam keadaan tidak

mampu menyatakan kehendaknya. Namun apabila tetap tidak terdapat

wali tersebut maka penguasaanya dapat diberikan kepada Sultan

(Kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara. Di

Negara Republik Indonesia, Kepala Negara adalah Presiden yang telah

memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga

telah memberi kuasa kepada para Pegawai Pencatat Nikah untuk

bertindak sebagai Wali Hakim. Yang dimaksud dengan Wali Hakim

adalah hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama), yang

dimungkinkan dapat bertindak sebagai wali hakim, apabila memang

mendapat kuasa dari Kepala Negara cq Menteri Agama.

Dalam hal perwalian nasab atau kerabat dapat mengalami

perpindahan menuju kepada perwalian hakim, hal tersebut

dimungkinkan bilamana :

1. Wali nasab memang tidak ada

2. Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak

memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat tidak ada di tempat.

3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.

4. Wali nasab sedang berihram haji atau umrah.

5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.

6. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah

perwaliannya. Hal ini dapat terjadi jika yang dikawin adalah

seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung

atau seayah.

c. Wali Muhakkam

Di dalam suatu perkawinan, pada suatu saat tertentu jika wali

nasab tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai wali yang

dikarenakan tidak memenuhi syarat ataupun menolak dan wali

hakimpun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab dengan berbagai

macam sebab. Oleh karena itu guna memenuhi syarat sahnya suatu

nikah bagi yang mengharuskan adanya wali, mempelai yang

bersangkutan dapat mengangkat seseorang untuk menjadi walinya

dimana wali yang terjadi karena diangkat oleh mempelai yang

bersangkutan tersebut disebut juga wali Muhakkam.

Wali muhakkam dapat dimungkinkan terjadi bilamana

seseorang yang beragama Islam menikah dengan seorang gadis yang

memeluk agama Kristen tanpa persetujuan dari orang tuanya.

Pada umumnya dalam masalah perwalian ini jarang ada wali

hakim yang mau bertindak sebagai wali bilamana wali hakim tersebut

tidak memperoleh kuasa dari orang tua mempelai perempuan. Maka

untuk dapat dilaksanakannya perkawinan yang sah diperlakukan

seorang wali Muhakkam.

1.3. Syarat-Syarat Wali

Telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya mengenai arti

macam- macam wali nikah serta-siapa-siapa saja yang dapat menjadi

wali nikah. Seseorang dapat sah menjadi wali nikah apabila

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

a. Baliqh

b. Berakal sehat, tidak gila

c. Merdeka

d. Laki-laki

Masalah penunjukkan seorang wali itu harus seorang laki-laki,

hal ini terdapat di dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang

mengatakan bahwa :

“Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan lain

dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan

dirinya sendiri”.

e. Seorang Islam

Seorang wali nikah itu harus beragama Islam, hal ini didasarkan

dari Firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 51 yang

artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjadi

wali”,

dan surat Al Imron ayat 28 yang artinya berbunyi :

“Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang kafir

menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin”.

Di Negara Republik Indonesia, dalam hal wali yang beragama

Islam tersebut menyatakan beragama Islam sudah dipandang

cukup bertindak sebagai wali.

f. Ia tidak sedang ihram atau umrah

g. Harus adil.

2. Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologi

Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan

Menurut hukum Islam Perkawinan itu sah jika sudah memenuhi

syarat dan rukunnya, yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata

sepakat diantara pihak-pihaknya, calon suami isteri sudah baliq atau

dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangi

perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya

calon, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qobul.

Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan.

Imam Maliki dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa wali adalah

salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada

wali.28

Dengan berdasarkan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i

itu, suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali

yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Karena

adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak

dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan itu. Sehingga

jika mempelai wanita tidak mempunyai wali lagi, atau karena sesuatu hal

walinya tidak bisa mengijinkan, kedudukan wali dalam akad nikah tetap

dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim.

Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat

berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang

merugikan dalam kehidupan perkawinannya.29

Betapa besar artinya wali dalam perkawinan menurut Hukum

Islam,sehingga perkawinan itu tidak akan sah jika tidak disertai seorang

wali. Ijab yang diucapkan seorang dalam kedudukannya sebagai wali,

yang memegang peranan di dalam perkawinan yang dilangsungkan.

28 Mahmud Junus, Perkawinan Dalam Islam, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1964, Hal. 53

29 Abdullah Kelib, Op. Cit, Hal.8

Sebab ijab akad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai

wanita, kedudukan wali sangat penting ini dapat dipahami karena sejak

anak dalam kandungan hingga dilahirkan dan dibesarkan sampai ia

menjadi dewasa, adalah menjadi tugas dan tanggungjawab bagi orang tua

dan seorang anak banyak memerlukan pengorbanan dari orang tuanya

karena anak adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah. Sehingga

sudah sepatutnyalah apabila seorang anak yang sudah dewasa dan hendak

memasuki pintu gerbang kehidupan berumah tangga hearuslah

mendapatkan ijin dan restu dari orang tuanya dan tidak begitu saja

meninggalkan orang tuanya, oleh karena itu pernyataan penyerahan

mempelai wanita kepada mempelai pria, yang diucapkan oleh ayah

dalam kedudukannya sebagai wali nikah didalam pelaksanaan acara ijab

qabul dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dari orang

tuanya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil anak gadisnya

hingga menjadi dewasa dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga

sendiri. Dan dengan selesainya ijab qabul tersebut maka saat itu jugalah

tugas orang tua suda beralih kepada suaminya.

Jika kita dapat memahami keadaan tersebut di atas, maka kita

dapat pula menyimpulkan bahwa dengan dipenuhinya terlebih dahulu

syarat-syarat dan rukun perkawinan, sebelum perkawinan itu

dilaksanakan, yaitu khusus dalam hal adanya izin, adanya doa restu dan

adanya kesediaan wali calon mempelai wanita untuk melaksanakan ijab

didalam akad nikahnya. Kesemuanya itu membawa dampak pengaruh

psikologis yang berat untuk berlangsungnya kebahagiaan didalam

kehidupan rumah tangga yang bersangkutan. Karena seperti yang kita

ketahui semua bahwa sebelum manusia memasuki perhaulan hidup

didalam masyarakat luas maka ia berada dalam lingkungan keluarga,

dimana kemudian terjadilah pertumbuhan dari masa kanak-kanak hingga

menjadi dewasa, didalam pertumbuhan tersebut baik anak laki-laki

maupun anak perempuan, didalam dirinya berkembang pada hubungan

batin dengan keluarganya yang makin lama makin menebal, sehingga

dapat dikatakan bahwa seorang anak adalah merupakan pencerminan dari

orang tua.

Maka bagi gadis yang akan menikah membentuk rumah tangga

dengan calon suaminya, ia tidak melepaskan diri dari ikatan batin dengan

orang tuanya, ia membutuhkan dorongan batin untuk memulai kehidupan

baru bagi suami isteri, ia merasa memperoleh dorongan batin untuk

memulai kehidupan baru sebagai suami isteri, ia merasa memperoleh

kekuatan batih untuk melepaskan dengan orang tuanya sekaligus

memperoleh dorongan untuk membina rumah tangganya. Begitu pula

bagi pihak suami, ia merasa bahwa orang tua si gadis telah menyerahkan

si gadis kepadanya dengan penuh percaya, hal ini akan menimbulkan rasa

percaya diri sendiri dan rasa tanggungjawab yang besar untuk bertindak

sebagai suami yang bijaksana dan penuh pengertian. Hal-hal semacam

inilah yang merupakan pengaruh psikologis yang besar artinya untuk

mendorong terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara

bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan, namun demikian

menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan

sebagai berikut :

a. Suatu tipe pemikiran yang umum bagi ilmu pengetahuan

b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan

c. Cara-cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur30

Berdasarkan rumusan metode di atas, maka penulis dalam hal ini

menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan yuridis

empiris. Artinya pendekatan dari sudut kaidah-kaidah pelaksanaan peraturan

yang berlaku dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan, maka penulis

menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya sedangkan penelitian

30 Soerjono Soekanto, Op. Cit, Hal. 5.

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data berupa

kata-kata, gambar-gambar serta informasi verbal atau naratik dan bukan dalam

bentuk angka.31

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian sesuai dengan judul dan maksud diadakannya

penelitian ini, maka lokasi yang akan penulis ambil dalam penelitian ini

adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

4. Populasi dan Metode Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau individu atau seluruh gejala atau

seluruh unit yang diteliti.32 Populasi biasanya sangat besar dan luas, maka

cukup diambil sebagian saja untuk dapat diteliti sebagai sampel. Populasi

dalam penelitian ini adalah pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Polokarto dan pasangan suami isteri yang menikah di KUA tersebut. Metode

yang digunakan adalah Non Random Sampling, dalam hal ini yang dipakai

adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah sampel yang diambil

berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat

sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.33 Sebagai sampel penelitian

adalah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto. Adapun

responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala KUA Kecamatan Polokarto.

2. Pegawai KUA Kecamatan Polokarto.

31 Soerjono Soekanto, Op. Cit, Hal. 10.

32 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri, Ghalia Indonesia,

Jakarta, 1990, Hal.9

33 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal.

31.

3. Mukadir dan Siti Harsanti (pasangan suami istri).

4. Agung Trihatmo dan Rini Prabandani (pasangan suami istri).

5. Metode pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder dapat diperoleh melalui tata kerja

sebagai berikut :

a. Data Primer, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

1) Mengadakan observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung

ke objek penelitian

2) Mengadakan wawancara secara struktur, maksudnya menggunakan

daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada responden, dengan tujuan

untuk mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh

dari sumber pertama. Dalam hal ini data diperoleh melalui penelitian di

KUA Polokarto Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

1) Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literature,

dokumen, catatan-catatan serta buku-buku yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti khususnya yang berkaitan dengan Hukum

Islam.

2) Mempelajari peraturan perundang-undangan Hukum Islam khususnya

yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia.

6. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu data

kualitatif yang berupa data-data atau kalimat, maka kemudian data tersebut

oleh penulis dianalisa dengan teknik analisa data kualitatif dengan model

analisa interaktif. Ada 3 (tiga) kelompok pokok yang terdapat dalam model

analisa interaktif, yaitu :

1. Data Reduction (Reduksi Data). Merupakan sajian dari analisa yang

mempertegas; memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak

penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat

ditarik.

2. Data Display (Display Data). Merupakan rakitan suatu organisasi

informasi yang memungkinkan riset dapat dilaksanakan dengan melihat

suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan

memungkinkan untuk mengerjakan suatu analisa atau tindakan lain

berdasar penelitian tersebut.

3. Conclusion Drawing (Kesimpulan). Adalah kesimpulan yang ditarik dari

semua hal yang terdapat dalam data rediction dan data display. Pada

dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang

diambil menjadi lebih kokoh.34

Adapun proses menganalisa data adalah dengan mereduksi data

yang telah terkumpul, yaitu dengan cara menyederhanakan atau membuang

data-data yang tidak relevan dengan penelitian, kemudian diadakan

penyajian data agar memungkinkan untuk dapat ditariknya suatu

kesimpulan. Namun apabila dirasa masih terdapat kekurangan dalam

menarik kesimpulan akibat kurang tercukupinya data yang telah ada, maka

34 HB. Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Fakultas Hukum UNS, Surakarta,

1981, Hal. 35.

penulis dapat melakukan penelitian dilapangan, sehingga nantinya dapat

ditarik suatu kesimpulan lagi yang lebih mengena dengan sasaran dan tujuan

penelitian.

Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan bagan analisa kualitatif

model interaktif sebagai berikut :

Bagan 1

Analisa KualitatifModel Interaktif

7. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini diadakan mulai bulan

Agustus 2004 sampai dengan Oktober 2005. Jadwal kegiatan selengkapnya

dapat dilihat pada tabe berikut ini.

Pengumpulan data

Conclusion Drawing

Data Reduction Data Display

No. Kegiatan Waktu/Bulan

1 Persiapan

a. Mencari data awal

b. Penyusunan proposal

c. Seminar proposal

d. Penyempurnaan

Agustus - September 2005

Minggu I Agustus

Minggu IV Agustus

Minggu II September

Minggu IV September

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Observasi lapangan penelitian

b. Pengolahan data

c. Analisa data

d. Penyusunan laporan

Bulan Oktober 2005

Minggu I

Minggu II

Minggu III

Minggu IV

3. Pertanggungjawaban

a. Ujian Tesis

b. Perbaikan

Bulan Desember 2005

Minggu II

Minggu IV

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan dan pengaruh psikologis adanya wali nikah dalam perkawinan

menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebelum manusia memasuki pergaulan hidup yang lebih luas,

manusia berada dalam kehidupan keluarganya, kemudian terjadi pertumbuhan

dalam kehidupannya, dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, berkembang,

mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu disekitarnya. Kemudian

menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah, pendirian-pendirian dan anggapananggapan

yang hidup di dalam masyarakat tempat ia berada, sehingga dalam

tingkah lakunya ia mendalilkan oleh kesediaan secara sadar atau tidak sadar

mengakui sejumlah kaedah yang terdapat dalam masyarakat.

Kaidah-kaidah itu meliputi kaedah agama, kaedah kesusilaan, kaedah

kesopanan dan kaedah hukum. Kadang-kadang kaedah itu diartikan sebagai

rem, yaitu sebagai pembatasan kebebasan manusia. Pengakuan bersama akan

kaedah sosial merupakan perikatan sosial yang sangat penting. Bahwa tidak

mungkin akan ada kehidupan bersama antara manusia tanpa menurut kaidah,

terutama kaedah agama atau yang disebut sebagai kaedah Ketuhanan yang

merupakan wahyu langsung dari Tuhan melalui para rosulnya seperti yang

tertulis di dalam kitab-kitab suci-Nya. Kaedah itu kemudian banyak

mempengaruhi bahkan menjadi inti di dalam pembentukan dan pertumbuhan

kaedah-kaedah dalam pergaulan hidup manusia.

Disamping itu manusia memerlukan interaksi dengan Tuhannya

untuk dapat menyadari tugasnya sebagai manusia yang ber-Ketuhanan,

sehingga dalam kehidupan manusia berusaha merealisasikan norma-norma

agamanya menurut petunjuk kitab suci termasuk pula didalamnya kehidupan

perkawinannya. Dalam Agama Islam, masalah perkawinan tidak dapat

dipisahkan dari peranan wali dalam melaksanakan perkawinan.

Perwalian di dalam Hukum Islam, selain dapat dilakukan atas orang

dan atas harta benda, di dalam Hukum Islam masih dikenal adanya perwalian

yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH-Perdata,

yaitu perwalian di dalam perkawinan.

Perwalian atas orang dan perwalian atas harta benda di dalam

keadaan tertentu, hakim Pengadilan dapat menunjuk seorang untuk menjadi

wali. Sedang perwalian dalam perkawinan, hakim Pengadilan tidak dapat

menunjuk seorang untuk menjadi wali, walaupun dalam keadaan tertentu wali

itu bisa digantikan dari instansi, yaitu KUA yang disebut wali hakim.

Di dalam Al Qur’an dan Hadist terdapat ketentuan tentang adanya

wali dalam suatu perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab

terdahulu, ketentuan itu antara lain :

Firman Tuhan di dalam surat An Nisa 25 “Hendaklah kamu nikahi perempuan

itu dengan seizin Walinya”.

Hadist yang diriwayatkan oleh Achmad, “Tidak sah nikah melainkan dengan

wali dan dua orang saksi yang adil”.

Hadist yang diriwayatkan oleh Hurairoh. “Tidaklah wanita menikahkan

dirinya bahwasanya wanita berzina itu adalah yang menikahkan dirinya”.

Hadist yang diriwayatkan Bukhori / Muslim. “Barang siapa yang menikah

tanpa seijin walinya, maka nikahnya batal”.

Berdasarkan ketentuan dari Al Qur’an dan Hadist tersebut timbullah

suatu kesan seolah-olah wanita tidak dapat bertindak dalam perbuatan hukum,

seolah-olah wanita bukanlah subyek hukum melainkan merupakan objek

hukum yang tidak mempunyai hak apapun juga, meskipun terhadap dirinya

sendiri, begitu pula di dalam perkawinan.

Akan tetapi sebenarnya, ketentuan dalam menurut Al-Qur’an dan

Hadist yang mengharuskan adanya wali dalam setiap perkawinan, justru

merupakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita, sebab wanita

sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang lemah, dikhawatirkan akan

terjerumus dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggung

jawab.

Adapun mengenai wali nikah ini diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal

23 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

disebutkan bahwa :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peranan wali nikah sangat penting bagi

seorang wanita dalam akad nikah karena selain perintah agama, wanita adalah

makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah

disyariatkan oleh sang pencipta dan mempunyai satu kedudukan yang dapat

menjaga martabat, kemanusiaan, dan kesuciannya serta merupakan wujud

cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang

akan membina suatu rumah tangga. Oleh karena itu, wali merupakan masalah

yang penting sekali dalam pernikahan sebab tidak ada nikah tanpa wali dan

wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan.

Sesuai dengan peranannya sebagi wali nikah, maka dapat dikaitkan

dengan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi

syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab;

b. Wali hakim.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka untuk dapat bertindak

sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki muslim yang sudah aqil baliqh.

Adapun yang dapat menjadi wali nikah adalah wali nasab (diatur dalam Pasal

21) dan wali hakim (diatur dalam Pasal 23).

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,

kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek

dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara seayah,

dan keturunan laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,

saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki

seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang

sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali

ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai

wanita.

Sedangkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui

tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak

sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali

tersebut.

Untuk dapat mengetahui tata cara dalam melaksanakan suatu

pernikahan, setiap KUA khususnya KUA Kecamatan Polokarto mempunyai

pedoman mengenai tertib wali nikah. Adapun tertib wali nikah ini dapat

dilihat dalam bagan di bawah ini.

Bagan 2

Tertib Wali Nikah

Sumber : KUA Polokarto

Seayah

Paman/Kakek

Anak laki-laki

paman ayah

Paman ayah

Anaak laki-laki

paman kakek

_______ Paman

Seayah

Anak laki-laki paman

Cucu paman

B t

K k k

A h

Mempelai

wanita

14 Paman

10 Anak lakilaki

20 Anak lakilaki

12 cucu

9 Paman

k k k

Saudara laki-laki

16 Anak lakilaki

4 Saudara lakil

22 Wali

Hakim

Keponakan Keponakan

Bagan tertib wali nikah tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Bimas Islam dan

Urusan Haji.

Tertibnya wali nikah dimulai urut nomor 1, apabila tidak ada, maka baru

beralih ke nomor 2 dan seterusnya, (wawancara : Hari Kamis, tanggal 27

Oktober 2005, jam 08.45 WIB. Kepala KUA Polokarto, Bapak Syafi’i, S.Ag,

M.Ag).

Adapun penjelasan dari bagan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Mengenai wali nasab boleh pindah ke wali hakim, apabila :

a. Sudah tidak ada garis nasab

b. Walinya mafqud/hilang

c. Walinya sendiri menikahi perempuan itu / tidak ada yang sederajat

d. Walinya ba’id/jauh, sejauh masafatul qoshri = 92,5 km

e. Walinya sedang sakit pitam/ayan

f. Walinya tidak boleh dihubungi/dipenjara

g. Walinya dicabut haknya oleh negara

h. Walinya sedang melakukan ihram/haji umroh

i. Walinya tawaaro/bersembunyi

j. Walinya udzur

k. Walinya adhol/mogok

2. Mengenai wali hakim

Wali hakim ditentukan berdasarkan permohonan dari calon

mempelai wanita ke KUA.

Lokasi penelitian ini adalah di KUA Kecamatan Polokarto

Kabupaten Sukoharjo. Untuk mengetahui tugas-tugas pegawai di KUA

Kecamatan Polokarto akan diuraikan rinciannya. Adapun rincian tugas

pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto adalah :

1. Syafi’i, S.Ag, M.Ag, Jabatan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama

1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto

2) Bertanggungjwab tugas sektoral dan lintas sektoral

3) Mengatur pola kerja penghulu di wilayah kerjanya

4) Melaksanakan dan penyelesaian persoalan bidang agama

5) Merlaporkan kegiatan kantor ke Kandepag Kab. Sukoharjo

2. Masrukhan, Jabatan sebagai Penghulu

1) Mewakili tugas bidang sektoral dan lintas sektoral

2) Melaksanakan tugas dalam bidang kepenghuluan

3) Melaksanakan penulisan buku Kutipan Akta Nikah (Model NA)

4) Melaksanakan administrasi dalam bidang perwakafan

5) Melaksanakan laporan yang bersifat temporer

3. Nur Ahmaddi Thohari, S.Ag, Jabatan sebagai Penghulu

1) Mewakili tugas bidang sektoral dan lintas sektoral

2) Melaksanakan tugas dalam bidang kepenghuluan

3) Bertanggung jawab permohonan duplikat dan rekomendasi nikah

**)

4) Melaksanakan administrasi Tolak dan Cerai (TC)

5) Melaksanakan administrasi bidang kemasjidan dan semisal

4. Sulimin, Jabatan sebagai Pencatat Arsip Pemeriksaan Nikah

1) Menata dan mengarsip berkas pemeriksaan nikah (Model N)

2) Menata dan mengarsip berkas putusan TC daari PA

3) Melayani permohonan duplikat dan rekomendasi nikah *)

4) Melayani permohonan legalisasi kutipan akta nikah *)

5) Pramu tamu

5. Sri Muryani, A.Ma, Jabatan sebagai Pencatat Buku Akta Nikah

1) Melaksanakan penulisan buku Akta Nikah (Model N)

2) Bendahara (pembukuan) keuangan kantor

3) Menerimaa berkas dan biaya pelaksanaan nikah

4) Melayani permohonan legalisai kutipan akta nikah *)

5) Urusan rumah tangga kantor

6. Heri Susanto, Bagian Tata Usaha dan Pengarsipan

1) Tata usaha persuratan dan pengarsipan

2) Membuat laporan kegiatan kantor : bulanan daan tri – wulan

3) Melayani permohonan legalisasi kutipan akta nikah *)

4) Melayani permohan duplikat dan rekomendaasi nikah *)

5) Melaksanakan administrasi bidang per-TPQ-an

Keterangan :

*) Adanya tugas pegawai yang sama dengan prinsip saling melengkapi

**) Sebagai penanggung jawab

Sedangkan mengenai masalah perwalian dalam pernikahan, selama

masih ada wali aqrab/dekat tidak boleh dipindahkan kepada wali

ab’ad/jauh. Wali aqrab boleh pindah ke wali ab’ad apabila walinya :

1. Tidak beragama Islam

2. Fasiq/suka berbuat dosa/maksiat

3. Belum baliq/masih kanak-kanak

4. Tidak berakal/karena gangguan jiwa

5. Rusak pikiran/lingkung/pikun

6. Bisu, tuli tidak bisa dengan isyarat/ tulisan

Wali hakim ada 2 :

1. Wali hakim biasa, tanpa putusan PA, contoh ugeran wali hakim

U G E R A N W A L I H A K I M

Nomor : 474.2/ / /

1. Nama lengkap : __________________________________

2. Tempat/tanggal lahir : __________________________________

3. Warga Negara/Agama : Indonesia / Islam__________________

4. Tempat Tinggal : Dk. Rt. /Rw.________

Ds. Kec. Polokarto_______

5. Status : ___________________________________

6. Sebab wali hakim : ___________________________________

Isi Permohonannya : Bpk Penghulu Kaantor Urusan Agama___

(Mempelai wanita kepada Kepala Kecamataan Polokarto selaku Wali_____

KUA Kecamatan Polokarto Hakim, saya mohon untuk menikahkan__

Saya :_____________________________

Dengan :__________________________

Dengan maskawin : _________________

_____________________________ tunai

Keterangan lain-lain yang perlu: __________________________________

___________________________________

Saksi-saksi 1. Nama lengkap : ___________________________________

Pekerjaan/umur : ___________________________________

Tempat tinggal : ___________________________________

2. Nama lengkap : ___________________________________

Pekerjaan/umur : ___________________________________

Tempaat tinggal : ___________________________________

___________Tgl._______________

Yang menjalankan Ugeran Saya yang mengajukan permohonan,

Penghulu Kantor Urusan Agama

Kecamatan Polokarto ______________________________

__________________________

Lurah Desa____________________

Tanda tangan saksi-saksi

Nama terang

1. ______________( _____ )

2. ______________ ( _____ ) ____________________________

2. Wali hakim karena walinya adhol dilaksanakan setelah adanya putusan

dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober

2005 jam 09.00 WIB dengan Ibu Sri Muryani, staf KUA Kecamatan

Polokarto, diperoleh data hasil rekapitulasi pernikahan pada tahun 2004 di

KUA Kecamatan Polokarto sebanyak 702 perkawinan yang meliputi 17

kelurahan. Perkawinan yang menggunakan wali nasab sebanyak 671

perkawinan, 30 perkawinan yang menggunakan wali hakim selain wali

adhol, sedangkan 1 perkawinan yang menggunakan wali adhol35. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1

Pencatatan Pernikahan Tahun 2004

Kecamatan Polokarto

No. Kelurahan Jml

Keseluruhan

Wali Nasab Wali Hakim

Adhol Bukan Adhol

Kenangkareja

48 45 - 3

2. Tepisari 28 45 - -

3. Bulu 35 34 - 1

4. Rejosari 38 36 - 2

5. Kemasan 52/1* 49 - 3

6. Mranggen 85/1* 82 - 3

7. Polokarto 58/1* 55 1 2

8. Genengsari 43 42 - 1

9. Kayu Apak 44 42 - 2

10. Jatisobo 52/1* 47 - 5

11. Wonorejo 44 44 - -

12. Balakan 49/1* 45 - 4

13. Godong 36/1* 35 - 1

14. Ngombakan 33/1* 32 - 1

15. Karangwuni 18 18 - -

16. Bugel 23 22 - 1

17. Pranan 16 15 - 1

Sumber : KUA Kecamatan Polokarto

Keterangan * : orang miskin yang menikah gratis.

Berdasarkan daftar tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan

Polokarto, cukup banyak mempelai wanita yang menikah dengan

35 Ibu Sri Muryani, Staff bagian Pencatat Buku Akta Nikah, Wawancara Pribadi, Tanggal 29

Oktober 2004

menggunakan wali hakim, yaitu sebanyak 30 perkawinan yang

menggunakan wali hakim bukan adhol dan 1 perkawinan yang

menggunakan wali adhol dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai

dengan Desember 2004.

Di bawah ini beberapa contoh perkawinan yang menggunakan wali

nasab dan wali hakim untuk melaksanakan perkawinan.

1. Perkawinan dengan Menggunakan Wali Nasab

a) Wali Nasab (Ayah)

Dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 537/05/X/2005

yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Polokarto pada tanggal 20 September 2005 dan

pelaksanaan akad nikah pada tanggal 1 Oktober 2005

dilangsungkan perkawinan antara Sarino, umur 35 tahun dengan

Sri Wahyuni 25 tahun.

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali

nasab, ayah kandung, yang bernama Mitrowiyono alias Temu Bin

Kartopawiro, alamat Dukuh Bakalan RT 03 / 01, Bakalan,

Polokarto. Kelahiran Sukoharjo, 31 Desember 1947, WNI, Agama

Islam, pekerjaan buruh. Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, yaitu ayah kandungnya sendiri

yang berhak sebagai wali calon mempelai wanita. Dalam hal ini

wali nasab bertindak sebagai orang yang menikahkan calon

mempelai wanita dengan calon suaminya.

b) Wali Nasab (Paman)

Dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 538/06/X/2005

yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Polokarto pada tanggal 19 September 2005 dan

pelaksanaan akad nikah pada tanggal 19 September 2005

dilangsungkan perkawinan antara Sutriyanto, umur 31 tahun

dengan Sugiyatmi, umur 26 tahun.

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali

nasab, paman, yang bernama Supriyanto bin Sutodimejo, WNI,

Agama Islam, pekerjaan buruh. Pelaksanaan perkawinan ini telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu apabila wali yang

berhak untuk menikahkan tidak ada (meninggal dunia), maka

kedudukannya digantikan oleh wali nasab yang berhak. Dalam hal

ini wali nasab bertindak sebagai orang yang menikahkan calon

mempelai wanita dengan calon suaminya.

2. Perkawinan dengan Menggunakan Wali Hakim

Adanya keadaan tertentu yang menyebabkan suatu perkawinan

membutuhkan wali hakim yang biasanya terjadi pada pelaksanaan

perkawinan yang tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali

aqrabnya ghaib karena jauh, sedang menjalani hukuman, sukar

ditemui, enggan untuk menikahkan atau berbeda agama dengan calon

mempelai wanita (Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan

Agama Polokarto Bapak Syafi’i, S.Ag, M.Ag, tanggal 27 Oktober

2004, jam 10.15 WIB).

Oleh sebab itu penulis akan memberikan contoh perkawinan

yang menggunakan wali hakim dengan alasan calon mempelai wanita

tidak mempunyai wali nasab yang berhak (wali nasabnya habis), ghaib

karena jauh dan walinya berbeda agama maupun walinya adhol.

a. Perkawinan dengan wali hakim karena tidak mempunyai wali

nasab (kehabisan wali nasab).

Dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 485/04/IX/2004 yang

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Polokarto pada tanggal 13 November 2004 dan pelaksanaan akad

nikah tanggal 30 Mei 2004 dilangsungkan perkawinan antara

Sugiyanto, umur 28 tahun dengan Sri Daryati, umur 22 tahun.

Perkawinan ini dilaksanakan dengan menggunakan wali

hakim karena calon mempelai wanita, Sri Daryati kehabisan wali

nasab yang berhak. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor

2 Tahun 1987 tentang Wali hakim, maka kedudukan wali nikah

calon mempelai wanita digantikan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan tempat tinggal calon mempelai wanita, maka

dalam hal ini kedudukan wali nikahnya akan digantikan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Polokarto, yaitu Bapak Syafi’i,

S.Ag, M. Ag.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan peraturan

dan ketentuan yang ada, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan

didalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah

dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan

apabila dirinya berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh

wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini

Kepala Kantor Urusan Agama Polokarto selaku wali hakim

bertindak sebagai wali dari wali nikah yang berhak untuk

menikahkan calon mempelai wanita, Sri Daryati dengan calon

suaminya, Sugiyanto.

b. Perkawinan dengan wali hakim karena walinya ghaib, karena jauh.

Dalam Daftar Pemeriksaan nikah Nomor 429/04/IX/2004

yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 27 April

2004 dan pelaksanaan akad nikah pada tanggal 15 April 2004

dilangsungkan perkawinan antara Budi Asrori, umur 30 tahun

dengan Sumiyati, umur 21 tahun.

Perkawinan ini dilangsungkan dengan menggunakan wali

hakim karena wali aqrabnya ghaib karena jauh, yaitu sedang

berada di Kalimantan dan tidak memungkinkan untuk

menghadirkannya untuk menjadi wali nikah calon mempelai

wanita, Sumiyati. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2

Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka kedudukan wali nikah

calon mempelai wanita akan digantikan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama Polokarto, yaitu Syafi’i. S.Ag, M.Ag.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri

Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan didalamnya bahwa wali

hakim dapat bertindak ssebagai wali nikah bagi calon mempelai

wanita yang tidak mempunyai wali nikah dan dalam Pasal 4

disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila

berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh wakil atau

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Kepala Kantor

Urusan Agama Polokarto bertindak sebagai wakil dari wali nikah

yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita, Sumiyati

dengan calon suaminya, Budi Asrori.

c. Perkawinan dengan wali hakim karena wali nasab berbeda agama.

Dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 448/04/IX/2004

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pencatat Nikah Polokarto pada

tanggal 7 Juli 2004 dilangsungkan perkawinan antara Sri Raharjo,

umur 31 tahun dengan Tri Murtini, umur 24 tahun.

Perkawinan ini dilangsungkan dengan menggunakan wali

hakim karena wali nasab calon mempelai wanita, Tri Murtini

berbeda agama dengannya dan berdasarkan Peraturan Menteri

Agama Nomor 2 Tahun 1987 kedudukan wali nasab tersebut

digantikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Polokarto, Syafi’i,

S.Ag, M.Ag.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri

Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan didalamnya bahwa wali

hakim dapat bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak

mempunyai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali

hakim dalam wilayahnya dan apabila berhalangan, maka

kedudukannya digantikan oleh wakil atau Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah. Dalam hal ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

bertindak sebagai wakil dari wali nikah calon mempelai wanita, Tri

Murtini dengan calon suaminya, Sri Raharjo.

d. Perkawinan dengan menggunakan Wali Adhol.

Dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor

putusan : 11/Pdt.P/2004/PA. Skh tanggal 7 Juni 2004, telah diputus

perkara permohonan Pemohon mengenai wali adhol sebagai wali

nikah pemohon, yaitu Sri Nur Hastutik binti Widnyosuwito, umur

34 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di

Kersan, Rt 01 / Rw I, Desa Jatisebo, Kecamatan Polokarto,

Kabupaten Sukoharjo.

e. Perkawinan dengan menggunakan Wali Adhol.

Dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor

putusan : 11/Pdt.P/2004/PA. Skh tanggal 7 Juni 2004, telah diputus

perkara permohonan Pemohon mengenai wali adhol sebagai wali

nikah pemohon, yaitu Sri Nur Hastutik binti Widnyosuwito, umur

34 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di

Kersan, Rt 01 / Rw I, Desa Jatisebo, Kecamatan Polokarto,

Kabupaten Sukoharjo.

f. Perkawinan dengan menggunakan Wali Adhol.

Dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor

putusan : 11/Pdt.P/2004/PA. Skh tanggal 7 Juni 2004, telah diputus

perkara permohonan Pemohon mengenai wali adhol sebagai wali

nikah pemohon, yaitu Sri Nur Hastutik binti Widnyosuwito, umur

34 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di

Kersan, Rt 01 / Rw I, Desa Jatisebo, Kecamatan Polokarto,

Kabupaten Sukoharjo.

g. Perkawinan dengan menggunakan Wali Adhol.

Dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor

putusan : 11/Pdt.P/2004/PA. Skh tanggal 7 Juni 2004, telah diputus

perkara permohonan Pemohon mengenai wali adhol sebagai wali

nikah pemohon, yaitu Sri Nur Hastutik binti Widnyosuwito, umur

34 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di

Kersan, Rt 01 / Rw I, Desa Jatisebo, Kecamatan Polokarto,

Kabupaten Sukoharjo.

Pemohon adalah anak kandung dari Wignyosuwito yang sekarang

sudah meninggal dunia. Pemohon mempunyai saudara laki-laki

kandung, yaitu kakak 2 (dua) orang bernama Suyanto bin

Wignyosuwito dan Joko Sutanto bin Wignyosuwito.

Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Polokarto memberitahukan kehendaknya untuk menikah dengan

Indri Sutanto, namun kakak-kakak Pemohon sebagai wali nasab

tidak bersedia menikahkan, maka Kantor Urusan Agama

Kecamatan Polokarto menyatakan tidak dapat melaksanakannya

sesuai surat nomor : MK. 33/K.07/30/04 tanggal 26 April 2004.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada

Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa permohonan ini

dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan wali nikah Pemohon (Suyanto dan Joko Sutanto)

adalah wali adhol;

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk

melangsungkan perkawinan dengan Indri Sutanto dengan

pelaksanaan wali hakim;

4. Menetapkan biaya menurut hakim; Atau bilamana Pengadilan

berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dengan

seadil-adilnya.

Adapun alasan Pemohon adalah mohon penetapan adhol bagi

walinya, karena saudara-saudaranya tidak merestui dan tidak

bersedia menjadi wali padahal ayah kandung Pemohon sudah

meninggal dunia. Saudara-saudaranya tidak merestui dan tidak

bersedia menjadi wali karena calon suami Pemohon tidak berharta.

Selain itu juga bahwa Pemohon dan calon suami adalah

orang lain tidak ada hubungan mahrom dan sepersusuan sehingga

tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana

yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39

Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas, maka

Pengadilan Agama Sukoharjo menetapkan mengabulkan

permohonan Pemohon seluruhnya, menyatakan bahwa wali nikah

Pemohon (Suyanto bin Wignyosuwito dan Joko Sutanto bin

Wignyosuwito) adalah adhol, dan memberikan ijin kepada

Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Indri Sutanto

dengan wali hakim.

Oleh karena itu, dengan adanya Surat penetapan Pengadilan

Agama Sukoharjo dengan nomor putusan : 11/Pdt.P/2004/PA. Skh

tanggal 7 Juni 2004, telah diputus perkara permohonan pemohon

100

mengenai wali adhol sebagai wali nikah pemohon, yaitu Sri Nur

Hastutik binti Widnyosuwito, umur 34 tahun. Dengan adanya

penetapan tersebut, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan

dengan menggunakan wali hakim sebagaimana yang ditetapkan

oleh Pengadilan Agama Sukoharjo. Wali hakim ini adalah Kepala

Kantor Urusan Agama Polokarto, Bapak Syafi’i, S.Ag, M.Ag.

Selain itu, juga berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2

Tahun 1987 pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat

dilangsungkan dengan wali hakim.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri

Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan didalamnya bahwa wali

hakim dapat bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak

mempunyai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali

hakim dalam wilayahnya dan apabila berhalangan, maka

kedudukannya digantikan oleh wakil atau Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah. Dalam hal ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

bertindak sebagai wakil dari wali nikah calon mempelai wanita, Sri

Nur Hastutik dengan calon suaminya, Indri Sutanto.

Apabila beberapa kasus tersebut di atas dihubungkan dengan

ketentuan Hukum Islam, maka peranan wali menurut Hukum Islam

adalah yang memiliki hak untuk menjadi wali guna melakukan

101

akad nikah telah ditentukan sesuai dengan tertib wali dan

keberadaan wali dalam ajaran Islam adalah melakukan ijab, yaitu

pernyataan wali calon mempelai wanita yang nantinya akan

diterima oleh pihak pria. Disamping itu wali tersebut hanya berada

dipihak wanita guna memberikan ijin serta melakukan perkawinan

anaknya. Hal ini sesuai dengan Hadist Riwayat Ahmad, Al Arba’ah

dan Abu Hurairah yang artinya berbunyi,

“Tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya seorang wali

nikah”.

Disamping itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP

Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa tata cara perkawinan

dilakukan berdasarkan hukum masing-masing dan kepercayaannya.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, jelas bahwa suatu

perkawinan itu sah apabila telah sesuai dengan tata cara yang telah

ditentukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Sehubungan dengan adanya dasar di atas, maka dalam perkawinan

di Indonesia kesemuanya tidak terlepas dari hukum agama, dan

bila dikaitkan dengan Hukum Islam, maka didalamnya akan

terkandung berbagai aturan mengenai perkawinan bagi umatnya.

Dari berbagai kasus yang dibahas menurut ajaran agama

Islam tentang peranan wali dapat dikemukakan bahwa semua

perkawinan yang dilakukan harus dengan wali nikah, sebab

perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam.

102

Menurut Hukum Islam, seorang wali bertugas melaksanakan

ijab, yaitu pernyataan dari wali calon mempelai wanita dalam akad

nikah dan selanjutnya calon mempelai pria melakukan qabul, yaitu

pernyataan penerimaan calon mempelai pria atas pernyataan wali

nikah calon mempelai wanita. Adapun tugas wali nikah ini hanya

berlaku bagi calon mempelai wanita saja, artinya apabila ada anak

perempuan hendak melangsungkan perkawinan harus dengan

walinya, sedangkan untuk calon suaminya tidak harus dengan

walinya.

Dalam pelaksanaan wali nikah menurut Agama Islam ini,

seorang wali bertindak melakukan ijab bagi anak perempuannya

tidak terbatas pada usia kedewasaan menurut Undang-Undang

Perkawinan, melainkan mulai dari batas usia untuk melakukan

perkawinan, yaitu usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun

untuk laki-laki.

Berdasarkan contoh perkawinan yang telah penulis sebutkan

di atas, maka dapat diketahui tugas wali dalam perkawinan adalah

sebagai berikut.

Dalam contoh perkawinan yang menggunakan wali nasab,

wali nikah Sugiyatmi, Supriyanto bin Sutodimejo yang merupakan

adik kandung dari ayah mempelai wanita selain memberikan ijin

untuk menikah karena wali nikahnya yang lebih berhak sudah tidak

103

ada, juga menikahkan calon mempelai wanita dengan calon

suaminya.

Dalam perkawinan yang menggunakan wali hakim baik yang

dimohonkan oleh Sri Daryati, Sumiyati, Tri Murtini maupun Sri

Nur Hastutik, wali hakim yang merupakan Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Polokarto selain memberikan ijin untuk

menikah juga melakukan ijab dalam akad nikah, sehingga tugas

wali hakim ini adalah menggantikan tugas wali nikah calon

mempelai wanita dengan calon suaminya.

Saat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam adalah pada

waktu pelaksanaan akad nikah yang didalamnya terdapat ijab

kabul. Ijab ialah penyerahan wanita oleh wali atau wakilnya

kepada mempelai pria. Sedang kabul ialah penerimaan mempelai

wanita oleh pria atau wakilnya. Adapun tugas wali nikah ini hanya

berlaku bagi calon mempelai wanita saja. Artinya apabila ada anak

perempuan hendak melangsungkan perkawinan harus dengan

walinya, sedangkan untuk calon suaminya tidak harus dengan

walinya.

Menurut Hukum Islam perkawinan itu sah jika sudah

memenuhi syarat dan rukunnya. Yang menjadi syarat perkawinan

ialah adanya kata sepakat antara pihak-pihaknya, calon suami isteri

sudah baliq atau dewasa dan tidak ada hubungan / halangan yang

dapat merintangi perkawinannya. Yang menjadi rukun perkawinan

104

ialah adanya calon suami isteri, adanya wali nikah, adanya dua

orang saksi dan adanya ijab kabul. Jadi, wali nikah merupakan

salah satu rukun perkawinan.

Imam Maliki dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa wali

adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan

kalau tidak ada wali.

Dengan mendasarkan pendapat Imam Maliki dan Imam

Syafi’i itu, suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat

seorang wali yang mengijapkan mempelai wanita kepada mempelai

pria. Dengan demikian adanya wali dalam perkawinan dapat

berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang

merugikan di dalam kehidupan perkawinannya. Di samping itu

adanya wali dalam suatu perkawinan telah pula ditetapkan sebagai

salah satu rukunnya, sehingga tidak dapat ditinggalkan apabila

menghendaki sahnya perkawinan yang dilaksanakan.

Sebagaimana pesan Nabi Muhammad, 82 hari sebelum beliau

berpulang kerahmatullah, dimana beliau berpesan :

“Takutlah kamu kepada Allah mengenai urusan wanita,

karena kamu telah mengambil mereka (dari peringatannya)

dengan amanat Allah”.

Hal ini menunjukkan bahwa wanita memiliki derajat yang

tinggi di mata Allah. Sehingga wanita memiliki harkat dan

105

martabat yang perlu dilindungi, karena wanita merupakan makhluk

yang paling mulia dalam kehidupan bermasyarakat.

Wali mempunyai arti yang sangat besar dalam perkawinan

menurut Hukum Islam, sehingga perkawinan itu tidak akan sah,

jika tidak disertai seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang dalam

kedudukannya sebagai wali yang memegang peranan didalam

perkawinan yang dilangsungkan. Sebab ijab aqad nikah hanya sah

jika dilakukan oleh wali mempelai wanita. Kedudukan wali yang

amat penting ini dapat difahami, karena sejak dikandung,

dilahirkan sampai dewasa, seorang anak banyak memerlukan

pengorbanan orang tuanya. Sehingga tidak sepatutnyalah apabila

seorang anak yang hendak membentuk rumah tangga, demikian

saja meninggalkan orang tuanya.

Oleh karena itu, pernyataan penyerahan mempelai wanita

kepada mempelai pria yang diucapkan oleh ayah dalam

kedudukannya sebagai wali nikah, dapat dilambangkan sebagai

akhir tugas yang berhasil dari orang tua di dalam tugasnya untuk

memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil anak gadisnya.

Sehingga anak gadisnya menjadi dewasa dan siap untuk

membentuk rumah tangga yang berdiri sendiri. Dengan selesainya

ijab kabul itu, maka tugas orang tua beralih kepada suaminya.

Berdasarkan contoh-contoh perkawinan tersebut di atas,

maka suatu perkawinan akan membawa dampak psikologis

106

tersendiri bagi calon pengantin, terlebih lagi bagi calon mempelai

wanita. Dengan dipenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan

rukun perkawinan, sebelum perkawinan itu dilaksanakan,

khususnya ada izin, adanya do’a restu dan adanya kesediaan wali

calon mempelai wanita untuk melaksanakan ijab di dalam akad

nikahnya. Kesemuanya itu membawa pengaruh psikologis yang

besar untuk berlangsungnya kebahagiaan di dalam kehidupan

rumah tangga yang bersangkutan. Karena seperti yang telah penulis

jabarkan di muka, bahwa sebelum manusia memasuki pergaulan

hidup yang lebih luas, ia berada dalam kehidupan keluarga,

kemudian terjadilah pertumbuhan dalam kehidupan dari masa

kanak-kanak sehingga menjadi dewasa. Dalam pertumbuhan

tersebut baik anak laki-laki maupun anak perempuan, di dalam

dirinya berkembang pula hubungan batin dengan keluarganya yang

makin lama makin menebal, sehingga dapat dikatakan bahwa anak

merupakan percerminan orang tua. Walaupun demikian ikatan

batin antara anak perempuan dengan keluarganya lebih erat dari

pada anak laki-laki. Hal ini bagi anak perempuan sudah menjadi

pembawaan alam bahwa mereka lebih memerlukan dan lebih erat

hubungannya dengan keluarganya, ia lebih ikut merasakan

kesukaran penderitaan dan ketenangan orang tuanya.

Karena keadaan semacam itulah, maka bagi gadis yang akan

melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

107

baru dengan calon suaminya, ia tidak dapat begitu saja melepaskan

diri dari ikatan kehidupan batin dengan orang tuanya, ia

membutuhkan dorongan batin untuk memulai kehidupan baru

sebagai suami isteri di dalam rumah tangga agar dalam rumah

tangga itu dapat dicapai kehidupan yang bahagia. Oleh karena

orang tua bertindak sebagai wali dalam perkawinan, untuk

menyerahkan anak gadisnya kepada pria calon suaminya yang

bersangkutan, maka gadis tersebut tidak bertindak sendiri.

Ia merasa memperoleh kekuatan batin untuk melepaskan diri

dari dengan orang tuanya sekaligus memperoleh dorongan untuk

membina rumah tangganya sendiri. Satu hal lain yang

menggembirakan dan menentramkan hatinya, yaitu meskipun ia

telah membentuk rumah tangga sendiri selepas dari orang tuanya,

rumah tangga yang baru dibentuknya itu akan selalu dapat terjaga

dengan baik hubungan silahturahmi dengan orang tua yang

dicintainya. Begitu pula bagi pihak suami ia merasa bahwa dengan

penuh kepercayaan orang tua si gadis telah menyerahkan anak

gadisnya kepadanya, sehingga hal ini akan menimbulkan

kepercayaan kepada diri sendiri dan rasa tanggung jawab yang

besar untuk bertindak sebagai suami yang bijaksana dan penuh

pengertian. Hal-hal semacam inilah yang merupakan pengaruh

psikologis yang besar artinya, untuk mendorong terwujudnya

rumah tangga yang kekal dan bahagia.

108

Disini akan penulis kemukakan contoh dari adanya dampak aspek

psikologis terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri

apabila dalam perkawinan orang tua pihak wanita tidak bersedia

menjadi wali nikah karena tidak mau menyetujui terjadinya

perkawinan dikarenakan faktor tidak menerima calon pengantin

laki-laki pilihan anak gadisnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden pasangan suami istri,

yaitu Bapak Mudakir dan Siti Harsanti, mereka telah menikah pada tanggal 8

Mei 1999, hingga sampai sekarang perkawinan mereka dalam konflik yang

dikarenakan oleh adanya intervensi pihak orang tua dari si istri (Siti Harsanti)

yang selalu mencampuri rumah tangga mereka dan menyebabkan retaknya

hubungan suami istri antara Mudakir dan Siti Harsanti. Menurut mereka,

orang tua Siti Harsanti menginginkan perceraian. Tentu saja hal ini sering

memicu pertengkaran dan perbedaan pendapat antara mereka.

Di satu pihak Mudakir sangat membenci mertuanya dan di pihak Siti

Harsanti, dia ada semacam dilema (perang batin) antara memilih dan memihak

suaminya tetapi juga tidak berani melawan orang tuanya karena dia masih

menghormati dan menghargai orang tuanya.

Akhirnya pada tahun 2003, mereka memutuskan untuk pisah ranjang

atau pisah rumah. Siti Harsanti hingga sampai sekarang tinggal menetap

dengan orang tuanya sendiri bersama kedua anaknya. Mereka tidak bercerai

dengan alasan kasihan anak-anaknya.

109

Alasan sebenarnya mengapa orang tua pihak perempuan tidak suka

dengan pihak laki-laki, karena Mudakir hanya anak seorang petani miskin dan

pekerjaannya. Mudakir sendiri bekerja di bengkel dan onderdil mobil.

Pada waktu menikah mereka menggunakan wali hakim, karena wali

nasabnya dinyatakan adhol oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo atas

permohonan Siti Harsanti. Pernikahan mereka dilaksanakan di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Bendosari36.

Pada contoh yang kedua, yaitu pasangan suami isteri yang kini telah

bercerai. Mereka adalah Agung Trihatmo dengan Rini Pribandani, mereka

menikah pada tanggal 21 Maret 2001, di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Polokarto dengan menggunakan Wali Hakim, karena wali nasab (bapak) calon

mempelai wanita tidak mau menjadi wali nikah, maka walinya dinyatakan

adhol oleh Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo. Alasan orang

tua calon mempelai perempuan tidak setuju dengan calon mempelai pria

adalah karena bahwa pihak laki-laki (Agung Trihatmo) tidak beragama. Ayah

dari Rini, yaitu H. Sri Setyono mengatakan bahwa Agung tidak kuat

agamanya dan suka materi untuk bersenang-senang.

Pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto

dengan Wali Hakim Drs. Suyud (yang menjabat Kepala Kantor Urusan

Agama pada waktu itu) tanpa kehadiran orang tua dan keluarga mempelai

wanita. Selama masa pernikahan itu pihak orang tua dari istri terus berusaha

memisahkan bahtera rumah tangga mereka, bahkan berusaha menfitnah agung

36 Bapak Syafi’I, Kepala KUA Kec. Polokarto, Wawancara Pribadi, Tanggal 6 Desember 2005

110

dihadapan anaknya (Rini). Orang tua Rini selalu menjelek-jelekkan dan

memprovokasi perasaan anak gadisnya supaya membenci dan memusuhi

suaminya. Akhirnya berhasil juga usaha orang tua Rini, karena dia bingung

dan ada dilema batinnya sampai Rini mengalami keguguran dan bahkan

mencoba melakukan bunuh diri.

Akhirnya Rini diajak pulang tinggal di rumah orang tuanya lagi dan

meninggalkan suaminya. Melihat keadaan rumah tangga Agung seperti itu,

maka pihak keluarga Agung mengambil keputusan untuk memenuhi tuntutan

dari keluarga Rini yang telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

Kabupaten Sukoharjo dan pada bulan Januari 2002 putusan cerai keluar

karena pihak suami sudah mau dan ikhlas memberikan talaknya (Hasil

wawancara pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2005, jam 10.00WIB)

Dari kedua contoh konflik perkawinan di atas, maka dapatlah diketahui

betapa sangat pentingnya figur seorang wali nasab, yaitu ayah dan betapa

pentingnya ijin dan restu dari orang tua kepada anak gadisnya untuk

melepaskan ke pintu gerbang bahtera rumah tangga anaknya demi

terwujudnya kebahagiaan dan ketentraman berlangsungnya rumah tangga

anaknya. Disini dapat kita lihat aspek pengaruh psikologis adanya ijin dan

restu dari wali nikah bagi pihak perempuan.

111

B. Permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi sehubungan dengan

masalah wali nikah

Berdasarkan berbagai uraian di atas yang menyangkut masalah wali

dalam perkawinan terdapat berbagai permasalahan yang seringkali menjadi

faktor penghambat pelaksanaan perwalian dalam perkawinan. Adapun faktor

penghambat dalam pelaksanaan perwalian perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Faktor pendidikan

Masyarakat di Kecamatan Polokarto rata-rata berpendidikan SD

sehingga masyarakat setempat kurang dalam hal pengetahuan umum

maupun pengetahuan agama bagi seseorang secara individu yang berkaitan

dengan masalah perkawinan, khususnya masalah wali dalam perkawinan.

Hal ini terjadi mengingat minimnya pengetahuan mereka terhadap hukum

perkawinan dan hukum agama yang dianutnya.

2. Menikah dengan wali seorang ustadz

a. Adanya kepercayaan masyarakat setempat, khususnya para wanita

yang mau menikah, yang begitu besar terhadap ustadz sehingga calon

mempelai wanita ketika hendak menikah menggunakan wali ustadz

dan tanpa meminta ijin orang tuanya sebagai wali nikahnya yang sah.

b. Banyak calon mempelai wanita yang hendak menikah, setelah

meminta ijin kepada orang tuanya, memilih menggunakan wali ustadz

sebagai walinya. Hal ini didasarkan keyakinan mereka bahwa seorang

ustadz memiliki kemampuan lebih dalam menguasai ilmu agama

Islam.

112

3. Keegoisan orang tua

Mengenai keegoisan orang tua ini, biasanya orang tua merasa

tidak sesuai dengan pilihan anaknya. Orang tua merasa bahwa apa yang

menjadi pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Apabila

orang tua tidak setuju dengan pilihan anaknya tetapi mereka tetap

menikah, orang tua terkadang ikut campur tangan dalam rumah tangga

anaknya. Dengan ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anaknya,

dapat menimbulkan kecekcokan dalam rumah tangga tersebut yang dapat

berakibat pada perceraian. Kesombongan dan keangkuhan dari sikap

orang tua pihak perempuan terkadang mengalahkan makna dan pentingnya

pernikahan itu sendiri bahkan sampai mengindahkan kebahagian anaknya

sendiri.

Dapat kita lihat pada Pasal 16 dan Pasal 17 KHI bahwa tidak

diperbolehkan “kawin paksa”. Disini penekanannya terutama diberikan

kepada calon mempelai wanita untuk melakukan penolakan. Dengan

demikian birrul walidain tidak boleh dipakai sebagai dasar perisai bagi

orang tua untuk memaksa perkawinan putrinya37. Jadi, orang tua juga

harus menghargai dan menerima apa yang menjadi pilihan anaknya.

37 M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal. 40

113

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1. Peranan Peranan dan pengaruh psikologis adanya wali nikah dalam

perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat

penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin

dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena

perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan

tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19

KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan

untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan

didalam rumah tangga perkawinannya.

b. Wali nasab, terutama ayah, berkewajiban untuk menikahkan anak

gadisnya, yaitu dengan mengucapkan ijab pada saat pelaksanaan akad

nikah.

c. Wali nasab, terutama ayah juga berperan secara materiil dalam

pelaksanaan pernikahan anaknya sebagai tugas akhir dari dharma

baktinya.

114

d. Kalau Wali Nasab sudah tidak ada, maka untuk sahnya perkawinan

harus menggunakan Wali Hakim dari Kantor Urusan Agama. Apabila

Wali Nasab enggan untuk menjadi wali nikah, maka menggunakan

Wali Hakim tetapi harus dengan terlebih dahulu ada putusan dari

Pengadilan Agama bahwa wali Adhol atas permohonan dari pihak

calon mempelai perempuan.

e. Dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun

perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu

dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan.

Semuanya itu akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi

kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak

gadisnya. Disini dapat berupa dukungan dan kasih sayang dari orang

tuanya yang selalu tetap ada.

2. Permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi sehubungan dengan

masalah wali nikah

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan perwalian

perkawinan adalah sebagai berikut.

a. Faktor pendidikan

Masyarakat di Kecamatan Polokarto rata-rata berpendidikan SD,

karena mereka sejak kecil mereka sudah dibiasakan oleh orang tuanya

untuk bertani sehingga masyarakat setempat kurang dalam hal

115

pengetahuan umum maupun pengetahuan agamanya khususnya dalam

hal perkawinan terutama masalah wali dalam perkawinan.

b. Menikah dengan wali seorang ustadz

Adanya kepercayaan masyarakat setempat, khususnya para

wanita yang mau menikah, yang begitu besar terhadap ustadz sehingga

calon mempelai wanita ketika hendak menikah menggunakan wali

ustadz dan tanpa meminta ijin orang tuanya sebagai wali nikahnya

yang sah maupun orang tua mengijinkan anaknya menikah dengan

menggunakan ustadz sebagai wali nikahnya, karena para orang tua

menganggap ustadz adalah orang yang lebih paham dalam ilmu agama

Islam.

Istilah menikah dengan menggunakan wali seorang ustadz

dikenal di masyarakat Kecamatan Polokarto, dan istilah tersebut tidak

ada dalam literature dan peraturan Undang-Undang Perkawinan.

c. Keegoisan orang tua

Mengenai keegoisan orang tua ini, biasanya orang tua,

khususnya ibu lebih dominan dalam keluarga sehingga ibu merasa

dapat menentukan apapun sesuai dengan kehendaknya termasuk dalam

perkawinan anak-anak mereka. Hal ini biasanya, karena orang tua

merasa tidak sesuai dengan pilihan anaknya. Oleh karena itu dengan

ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anaknya, dapat

menimbulkan kecekcokan dalam rumah tangga tersebut yang dapat

berakibat pada perceraian/putusnya perkawinan.

116

Disini dapat disimpulkan kekuasaan orang tua terhadap anaknya

menyebabkan munculnya sikap ego, bahwa semua kehendak orang tua

harus selalu diikuti dan dituruti anaknya tanpa mengindahkan kebahagiaan

anaknya sendiri.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya Aparat Pemerintah yang berkepentingan dan bersangkutan

dengan Urusan Agama terutama masalah perkawinan giat memberikan

penyuluhan atau membuka konseling mengenai pentingnya aturan-aturan

dan lembaga perkawinan termasuk masalah perwalian dalam perkawinan

terutama pada masyarakat di pedesaan.

2. Para ustadz lebih menekankan dalam dakwah dan syiarnya agama Islam

dengan mengajak masyarakat untuk bisa lebih berpikir positif dalam

menyikapi kehidupan perkawinan keluarga Islami dan membuka nurani

untuk bisa mengerti dan menghormati perkawinan dan tujuan dari

perkawinan itu sendiri agar tidak terjadi pelecehan dan sikap meremehkan

terhadap perkawinan.

3. Para orang tua dalam membina rumah tangga yang menjadi sendi dasar

dari susunan masyarakat, hendaknya menjadi suri tauladan dalam

kehidupan rumah tangga, curahan kasih sayang terhadap anak-anak

hendaknya timbul dari perasaan yang dalam serta penuh keikhlasan.

4. Sejak saat adanya pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di

Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan ( dalam hal ini adalah KUA),

117

memberikan nasehat-nasehat yang berhubungan dengan akan

dilaksanakannya suatu perkawinan mengenai hal-hal yang menyangkut

dengan segi hak-hak, tanggung jawab serta kewajiban suami isteri.

118

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Kelib, Hukum Islam, Penerbit PT. Tugu Muda Indonesia, Semarang,

1990.

Ahmad Azhar Bashir, Hukum Perkawinan Islam, Penerbit Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1980.

Ahmad Husnan, Hukum Keadilan antara wanita dan laki-laki, Penerbit Al-Husna,

Solo, 1995.

Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, Yayasan Penerbit Fakultas

Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984.

Djamali, R. Abdul, Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)

Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Penerbit,

CV Mandar Maju, Bandung, 1992.

-----------------, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Hasan Basri, Keluarga Sakinah, Tinjauan Psikologis dan Agama, Penerbit

Pustaka Belajar Yogyakarta, 1994.

Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Penerbit Tintamas, Jakarta,

1961.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-

Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah dan rujuk, Ihya

Ulumuddin, Jakarta, 1971.

Idris Ramulyo, Mohd, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

119

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi

Hukum Islam.

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta,

Jakarta, 1997.

Lili Rosyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia,

Alumni, Bandung, 1982.

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, CV Al Hidayah, Jakarta, 1964.

Miftah Faridl, Masalah Nikah dan Keluarga, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta,

1999.

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU

Nomor 7 Tahun 1989, Edisi Pertama, Sinar Grafika, 2001.

Nashrudin Thoha, Pedoman Perkawinan Islam, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta,

1967.

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, Proyek

Peningkatan Sarana Keagamaan Islam. Zakat dan Wakaf, 1997/1998.

Prawirohamidjojo, R Soetopo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan

Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.

Riduan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni,

Bandung, 1976.

Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jadimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1994.

Saidus Syahnan, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya

Ditinjau Dari Segi Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1981.

120

Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta, 1974.

Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, Penerbit

Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1994.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta,

1989.

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach II, Penerbit Yayasan Fakultas Psikologi,

UGM, Yogyakarta, 1993.

Sutopo, HB, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Fakultas Hukum UNS,

Surakarta, 1981.

Syarifie, LM, Membina Cinta Menuju Perkawinan, Putra Pelajar, Gresik, 1999.

Thalib. M, 25 Tuntutan Upacara Perkawinan Islam, Irsyad Baitus Salam,

Bandung, 1999.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Warjiyati, Sri dan Bahdar Johan Nasution, Hukum Perdata Islam Kompetensi

Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf

dan Shodaqoh, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1997.

Winarno Surahmad, Dasar Research, CV Tarsito, Bandung, 1975.

121

PERANAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN DAN PENGARUH PSIKOLOGIS ADANYA WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Entri Populer

Arsip Blog

PERANAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN DAN PENGARUH PSIKOLOGIS ADANYA WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Related Posts:

Entri Populer

Arsip Blog