PERWAKAFAN MENURUT FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh : H.Asmu’i Syarkowi

A. Pendahuluan

Dewasa ini kondisi ummat Islam masih lemah secara ekonomi. Secara kasat mata hal 

ini dapat diketahui dari kondisi riil kaum muslimin di berbagai belahan bumi dan pada 

akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa sinyalemen tersebut memang benar adanya. 

Sebagai contoh, hampir sebagaian besar negara-negara miskin, adalah negara yang 

berpunduduk muslim. Baberapa negara Islam kaya di timur Tengah, misalnya ternyata tidak 

cukup untuk menghapus kesan kemiskinan umat Islam pada umumnya.

Ummat Islam Indonesia tentunya tidak bisa dikecualikan dari fenomena kemiskinan 

tersebut. Yang memprihatinkan adalah ketika kita mengetahui bahwa ummat Islam adalah 

mayoritas di negeri ini. Bukankah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan 

ummat Islam tersebut juga menjadi potret kemiskinan bangsa. Maraknya berbagai bencana 

yang melanda „negeri sejuta pulau‟ ini tampaknya juga semakin memperparah kondisi 

tersebut. 

Pada saat demikian inilah pada akhirnya mengharuskan ummat Islam untuk 

menelaah dan mengkaji lagi tentang hubungan ajaran agama dengan salah satu problem 

pokok kehidupan terkini, yaitu kemiskinan tersebut. Kajaian ini diawali dengan sebuah 

pertanyaan mendasar, sejauhmana kontribusi ajaran Islam dalam memecahkan problem 

kemiskinan tersebut. Pertanyaan tersebut penting, sebab secara tekstual banyak ajaran-ajaran 

Islam yang menjanjikan kesejahteraan hidup setiap orang beriman, tidak saja di akhirat tetapi 

juga di dunia. Pertanyaan berikut, kalau demikian, mengapa terjadi kesenjangan apa yang 

seharusnya ( das Sollen ) dengan kenyataan ( das Sein )? Di mana letak kesalahannya?

Salah satu aspek ajaran agama yang perlu mendapat kajian tersebut adalah ajaran 

Wakaf. Lembaga agama ini di samping secara tekstual telah lebih 15 abad disyari‟atkan juga 

diharapkan mampu “menghapus” kemiskinan ummat Islam. Mengapa?. Sebagaimana tercatat 

dalam sajarah, lembaga ini pada abad ke 8 dan 9 Hijriyah telah mencapai zaman 

keemasannya. Pada masa itu wakaf meliputi berbagai benda dan di bawah pengawasan dan 

pembinaan para Sultan.1

1

Proyek Pemberdayaan Wakaf Dijen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fikih Wakaf, Halaman 85Tetapi, lembaga inipun kini masih belum bisa diharapkan terlalu banyak untuk 

mensejahterakan umat Islam. Pada hal kuantitas ummat Islam yang mayoritas, banyaknya 

ummat Islam yang relatif berhasil secara ekonomi, dan dukungan pemerintah melalui 

peraturan perundang-undangan mestinya menjadi potensi bagi tercapainya kesejahteraan 

ummat Islam, bahkan bangsa Indonesia, melalui lembaga wakaf ini.

Kiranya dalam konteks itulah kita yang hadir di sini perlu untuk mengkaji ulang ajaran wakaf 

ini. Tulisan berikut secara deskriptif analitik menyajikan pembahasan tersebut dengan 

mengemukakan pembahasan secara garis besar mengenai sisi akademis dan praktisnya.

B. Pengertian Wakaf

1. Menurut bahasa

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yang menurut bahasa beberti 

“menahan” atau “berhenti”

2

.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia wakaf diberi arti : tanah negara yang tidak dapat 

diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau tidak 

bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas; 

hadiah atau pemberian yang bersifat suci.3

2. Menurut Istilah Fuqaha

Sejak dulu telah terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian wakaf. Dengan 

demikian memang belum ada satu pengertian mengenai hal itu yang disepakati. Akibat 

perbedaan dalam memberi pengertian wakaf tersebut pada akhirnya menimbulkan 

perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan. Bukan sekedar berbeda dalam hal redaksi.

Untuk menambah cakrawala pengetahuan, berikut dikemukakan pengertian wakaf dari 

para Fuqaha dalam 4 madzhab, yaitu :

a. Menurut Ulama Hanafiyyah

Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah 

manfaatnya saja.4

b. Menurut Ulama Malikiyyah

2

Satria Efendi, Problematika Huum Islam Kontemporer, Departemen Agama RI, Jakarta,halaman 425

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 1266

4

Ibnu Najim, Al Bahr al Raiq, Juz V, Dar al Kutub al Arabiyah al Kubra, Mesir, halaman 187Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuik 

diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewak afkan.5

c. Menurut Ulama Syafi‟iyyah

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang 

itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan 

oleh agama.6

d. Menurut Ulama Hanabilah

Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat 

dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan 

untuk mendekatkan diri kepada Allah.7

Dari pengertian yang dikemukakan fukaha tersebut paling tidak dapat diterik 

kesimpulan, yaitu :

- bahwa terdapat dua pendangan dalam memberi pengertian wakaf. Dua pengertian 

tersebut sangat bertolak belakang akibat hukumnya, yaitu menurut ulama 

Hanafiyyah dan Malikiyyah di satu pihak dan menurut Ulama Syafiiyyah di pihak 

lain.

- Pendapat pertama berakibat hukum bahwa benda wakaf tidak mengakibatkan 

barang yang diwakafkan keluar dari kepemilikan wakif, sedangkan pendapat 

kedua menyatakan bahwa wakaf dapat mengakibatkan yang diwakafkan keluar 

dari kepemilikannya.8

3. Pengertian Wakaf Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia9

a. Menurut PP 28 Tahun 1977

Dalam ketentuan Umum Wakaf diberi pengertian sebegai berikut :

“adalah perbutan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta 

kekayaannyayang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 

kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. 10

5

Sayyid Ali Fikry, Al Muamalat al Maddiyyah wa al Adabiyyah, Juz II, Dar al Kuutub al Arabiyyah, Beirut, 

halaman 304.

6 Al Syarbiny, Mughni al Muhtaj, Juz II, Mustafa al Bab al Halaby, Mesir, 376.

7

Sayyid Ali Fikri, halaman 312

8 Bandingkan dengan Staria Efendi M Zein, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer, halaman 416-420.

9

Sebelum berlalakunya UU Perwakafan

10 Pasal 1 angka (1)b. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004

Dalam ketentuan umum wakaf diberi pengertian sebagai berikut :

“adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian 

hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanaya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 11

c. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Prubahan UU Nomor 7 Tahun 

1989 wakaf diberi pengertian sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang ( Wakif ) 

untuk memisahkan dan/ ataumenyerahkan sebagaian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentusesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.12

.

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam( KHI )

Sebagaimana termuat dalam BUKU II KHI, wakaf diberi pengertian sebagai berikut :

“adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagaian dari benda miliknya dan melembagaaakannya untuk selama-lamanya 

guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

13

Dari pengertian-pengertian dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. Bahwa pengertian wakaf yang ada di Indonesia sejalan dengan pengertian yang 

dikemukakan oleh Madzhab Syafi‟i dan Hambali.

2. Bahwa cakupan wakaf yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 lebih sempit 

dibanding dengan cakupan yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 dan KHI. 

Menurut PP 28 Tahun 1977 benda yang diwakafkan hanya sebatas tanah milik, 

sedangkan menurut aturan selainnya benda yang diwakafkan tidak hanya sebatas 

tanah milik tetapi juga harta benda lainnya.

C. Dasar Hukum Wakaf

Lembaga wakaf merupakan salah satu ajaran yang diyari‟atkan. Hal ini dapat diketahui 

dari adanya dalil, antara lain sebegai berikut :

1. Al Qur‟an

a. Surat Al Baqarah ayat 267 

11 Pasal 1 angka ( 1 )

12 Penjelasan Pasal 49 huruf ( e )

13 Pasal 215 ayat ( 1 )

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah ( di jalan Allah )sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan 

dari padanya pada hal kamu sendiri tidak mau memgambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.

b. Surat Ali Imran ayat 96



Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan ( yang sempurna ) sebelum kamu 

manafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, 

maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

c. Surat Al Maidah ayat 2

Dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan ketaqwaan.

d. Surat Al Hajj ayat 77

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabmu

dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.

2. Al Sunnah

a. Hadits Riwayat dari Ibnu Umar r.a.

Diiriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, bahwa Umar mendapatkan sebidang 

tanah di Khaibar, lalu ia pergi kepada Rasilullah SAW seraya berkata : Saya 

mendapatkan bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya 

sayangi sebelumnya dari harta itu. Apakah yang akan Nabi peintahkan kepada saya 

? Rasulullah menjawab : Jika Engkau mau tahanlah dzat bendanya dan sedekahkan 

hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan dan ( menyuruh )supaya tidak dijual, 

dihibahkan dan diwariskan sedangkan manfaat benda itu diberikan kepada fuqara’, 

sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah tamu dan pelancong. Sdan idak ada dosa 

bagi yang mengurusi harta tersebut makan secara wajar atau meberi makan kepada 

temannya dengan tidak bermaksud memilikinya.

Azhar Basyir membeikan komentar terhadap hadits tersebut, sebagai berikut :

- Hadits itulah yang secara spesifik mejnjadi dasar hukum lembaga wakaf dalam 

Islam.

- Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan diperjual 

belikan, diwariskan, maupun dihibahkan;

- Harta wakaf dinggap terlepas dari orang yang wakaf;

- Tujuan wakaf harus jelas;

- Harta wakaf bisa dikuasakan kepada pengawas dan mempunyai hak untuk 

mengambil manfaat dari wakaf seperlunya, tidak berlebih-lebihan.14

D. Macam-macam Wakaf

Dalam kitab-kitab fikih dikupas, bahwa bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa, 

wakaf dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Wakaf Ahli atau wakaf Dzurri

Disebut demikian karena wakaf ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik seorang 

atau lebih atau baik keluarga si wakif sendiri atau bukan.15

2. Wakaf Khairi

Yag dimaksud dengan wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan 

agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan 

14 Azhar Basyir, halaman 6

15 Faisal Haq, 3pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan 

lain-lain.16

E. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Wakaf

Dalam fikih wakaf biasanya dikemukakan , bahwa suatu wakaf sah apabaila terpenuhi 

rukun dan syaratnya.

1. Rukun Wakaf ada 4 macam, yaitu :

a. Wakif, yaitu orang yang berwakaf.

b. Maukuf bih, yaitu barang yang diwakafkan.

c. Maukuf ‘alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.

d. Shighat, yaitu pernyataan atau ikrar wakif seagai suatu kehendak untuk mewakafkan 

sebagaian harta bendanya.17

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, pelaksanaan wakaf harus dipenuhi 6 

unsur-unsur, yaitu :

a. Wakif;

b. Nadzir;

c. Harta benda wakaf;

d. Ikrar wakaf;

e. Peruntukan harta benda wakaf;

f. Jangka waktu wakaf18

2. Syarat Wakaf

a. Syarat bagi Wakif

Orang yang mewakafkan disyaratkan harus cakap berindak dalam membelanjakan 

hartanya. Kecakapan bertindak ini meliputi 4 ( empat ) kreteria, yaitu :

- Merdeka

- Berakal sehat

- Dewasa

- Tidak berada di bawah pengampuan.19

16 Ibid, halaman 6

17 Fikih Wakaf, halaman 19

18 Pasal 6

19 Faisal Haq, dkk, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, PT Garuda Buana, Pasuruan, halaman 17-18.Syarat-syarat di atas adalah dieruntukkan bagi perorangan. Menurut UU Nomor 

41 Tahun 2004, wakif tidak sebatas perorangan tapi juga bisa organisasi dan badan 

badan hukum. Jika wakif berupa perorangan sayat syarat yang harus dipenuhi wakif 

adalah : dewasa, barakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan 

pemilik sah harta wakaf.20

Jika wakif berupa berupa organisasi atau badan hukum, tampaknya UU menyerahkan 

persyaratan wakif kepada anggaran dasar organisasi yang besangkutan jika wakif 

berupa organisasi dan ketentuan badan hukum jika wakif berupa badan hukum.21

b. Syarat Maukuf bih

Benda yang diwakafkan dipandang sah untuk diwakafkan apabila memenui 

syarat sebagai berikut :

- Harus mempunyai nilai/ berguna;

- Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.

- Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika diakadkan.

- Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketika diakadkan.22

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, barang yang diwakafkan hanya diberikan 

ketentuan yang bersifat umum yaitu bahwa harta benda tersebut harus dimiliki dan 

dikuasai wakif secara sah.23 Hanya saja mengenai jenis dan macamnya telah disebut 

secara limitatif.24

c. Syarat Maukuf Alaih

Tujuan wakaf atau peruntukan wakaf disyaratkan dimanfaatkan dalam batas-batas 

yang sesuai dan diperbolehkan menurut Syari‟at Islam.25

Faisal Haq, mengemukakan bahwa yang dimaksud mahkum alaih ini menurut Fikih 

di samping apa tujuan wakaf juga siapa penerima wakaf tersebut.

Adapun syarat penerima wakaf tersebut, menurutnya adalah harus dinyatakan secara 

tegas dan jelas pada saat ikrar wakaf diucapkan. Apabila wakaf ahli harus 

20 Pasal 8 ayat (1)

21 Pasal 8 ayat ( 2 dan 3 )

22 Ibid, halaman 22-24

23 Pasal 15

24 Pasal 16

25 Fikih Wakaf, halaman 44disebutkan nama atau sifat maukuf alaih sebara jelas dan jika wakaf itu wakaf 

khairy atau ditujukan untuk umum, suatu badan hukum atau tempat ibadah, harus 

ada nadhir/pengawas yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tersebut.26

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, pada ketentuan Pasal 22 secara limitatif telah 

ditegaskan, bahwa peruntukan wakaf adalah sebagai berikut :

a. sarana ibadah dan kegiatan ibadah;

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantas, yatim piatu, bea siswa;

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau

e. kemajauan kesejahteraan umum lainnya yang tidsak bertentangan dengan 

syari‟ah dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peruntukan tersebut, dengan mengacu kepada ketentuan huruf d 

tampaknya bukan ketentuan yang bersifat kumulatif tetapi hanya alternatif. Artinya, 

dalam praktek misalnya ketika seseorang ingin mewaklafkan harta bendanya dan 

harus menyebut peruntukannya, maka dapat memilih salah satu peruntukan yang 

diinginkan sesuai dengan kondisi harta yang ingin diwakafkan.

d. Syarat Shighat

Sighat akad ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk 

menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Oleh karena wakaf 

merupakan salah satu bentuk tasharruf/ tabarru” maka sudah dinggap selesai dengan 

adanya ijab saja meskipun tidak diikuti dengan qabul dari penerima wakaf.27

Sedangkan tujuan wakaf harus ditujuan untuk ibadah dan mengharapkan 

balasan/pahala dari Allah SWT.

Menurut Fikih lafad shighat wakaf tersebut ada 2 macam, yaitu :

- lafad yang jelas ( sharih ), seperti :

( Aku mewakafkan, aku menahan, aku mendemarkan )28

- Lafad kiasan ( kinayah ), seperti :

( Aku mensedekahkan, aku melarang, aku mengekalkan )29

26 Faisal Haq, 24-25

27 Faisal Haq, halaman 26.

28 Ibid, 

29 IbidAdapun syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan atau tulisan ialah :

- shighat harus terjadi seketika /selesai ( munjazah )

- shigat tersebut tidak diikuti dengan syarat yang bathil, yaitu syarat yang menodai 

dasar wakaf. Misalnya, “Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur 

hidup, kemudian setelah saya meninggal untu anak-anak dan cucu saya dengan 

syarat bahwa saya boleh menggadaikannya kapan saja saya kehendaki... atau jika 

saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saya.

- Shighat tidak diikuti pembaytasan waktu terentu.

- Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang suidah 

dilakukan.

Menurut Faisal, syarat tersebut pada prinsipnya telah disepakati oleh semua golongan 

Ulama, keculai para Ulama Madzhab Maliki. 30

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, rukun dan syarat wakaf memang tidak 

dirinci sebagaimana dalam fiqih. Sekalipun demikian tidak berarti karena itu UU 

tersebut kurang memperhatikan keabsahan pelaksaan wakaf dari aspek syari‟at. 

Sebab, dalam UU tersebut ditegaskan bahwa : “ Wakaf sah apabila dilaksanakan 

menurut syari’ah”. Dengan demikian, UU tetap memberikan kewenangan terhadap 

syari‟at Islam untuk menilai keabsahan pelaksanaan wakaf, termasuk dalam hal syarat 

dan rukun wakaf ini. 

F. Persoalan-persoalan Wakaf Menurut Fukaha

1. Tentang Benda yang diwakafkan

- Menurut Malikiyyah, diperbolehkan mewakafkan segala sesuatu yang dapat 

memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf, baik berupa benda tetap 

maupun bergerak, baik untuk selamanya atau untuk waktu tertentu.

- Menurut Syafi‟iyyah, barang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya 

baik barang tak bergerak atau barang bergerak.

- Menurut Hanabilah, barang yang diwakafkan adalah semua barang yang sah 

diperjual belikan. Dengan kata lain, semua benda yang sah diperjual belikan sah 

pula diwakafkan.31

30 Ibid, halaman 27-28

31 Ibid, halaman 232. Pengalihan harta wakaf

Pengalihan yang dimaksud penulis di sini dapat berarti menjual atau menukar. 

Mengenai hal ini juga telah menjadi perdebatan para ulama fuqaha. Perbedaan tersebut 

berangkat dari adanya hadits qauly yang disampaikan oleh rsulullah ketika awal 

disyariatkannya lembaga wakaf. Rasulullah bersabda : “ Tanah wakaf itu tidak boleh 

dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak pula dihibahkan”.32

Dalam memahami hadits tersebut secara garis besar terdapat dua kelompok pendapat. 

Pertama, yang mamahmi secara harfiyah. Menurut pendapat ini wakaf tidak boleh 

dipejual belikan atau ditukarkan atau diubah. Konsekuensinya, menurut pendapat ini 

masjid atau peralatan masjid sebagai wakaf meskipun sudah tidak dapat digunakan, tidak 

boleh dijual atau ditukarkan. Menjual atau menukarkan harta wakaf berarti memutuskan 

harta wakaf. Sio wakif jhanya mendapat aliran pahala wakafnya dari benda yang 

diwakafkannya, bukan dari benda lain tukarannya.Yang berpendapat seperti ini antara 

lain sebagian pengikut Imam malik dan sebagian pengikut Imam Syafi‟i.33

Kedua, yang memahami secara substansial. Menurut pendapat ini larangan menjual harta 

wakaf dalam hadits itu hanyalah bagi harta wakaf yang masih dapat dimanfaatkan suatu 

kebutuhan. Adapun harta wakaf yang sudah tua atau hampir tidak dapat dimanfaatkan 

lagi boleh dijual dan uangnya dibelikan lagi penggantinya. Pendapat seperti ini 

dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal.34 Adapun menukar harta wakaf untuk 

diwakafkan juga, selain wakaf masjid, menurut segolongan pengikut Imam Ahmad 

diperbolehkan. Sedangkan untuk wakaf masjid yang masih dapat dipergunakan menurut 

riwayat Imam Ahmad tersebut terdapat dua pendapat, yaitu ada yang membolehkan dan 

ada yang tidak membolehkan. Ibnu Taimiyah memilih pendapat ang membolehkan. 35

3. Menarik kembali harta wakaf

- Menurut Hanafi dan Maliki, harta yang diwakafkan boleh ditarik kembali, sebab 

menurut mereka wakaf tidak menyebabkan harta yang diwakafkan keluar dari 

kepemilikannya.

32 HR Bukhary

33 Satria Efrndi, halaman 436-437

34 Ibid, halaman 637.

35 Ibid.Akan tetapi, menurut Madzhab Hanafi, harta yang diwakafkan tidak dapat ditarik 

kembali jika ada alasan sebagai berikut :

- Bila pelaksanaan wakaf dengan jalan wasiyat.

- Bila wakaf diperuntukkan untuk kepentingan tempat ibadah, seperti masjid atau 

mushalla

- Apabila ada kepetusan pengadilan yang memutuskan bahwa harta wakaf itu tidak 

boleh ditarik kembali.

- Menurut Madzhab Syafi‟i dan Hanbali harta yang sudah diwakafkan tidak dapat 

ditarik kembali. Menurut mereka wakaf meneyebabkan harta yang diwakafkan 

keluar dari keepemilikannya.36

4. Wakaf untuk Non Muslim atau sebaliknya

- Menurut Madzhab Maliki, wakaf dari non muslim hukumnya sah jika merupakan 

ibadah menurut agama mereka, walaupun menurut hukum Islam bukan merupakan 

ibadah. Tetapi, jika mereka mawakafkan untuk untuk masjid tidak sah, sebab hal itu 

bukan merupakan ibadah menurut agama mereka.

- Menurut Madzhab Syafi‟i dan Hambali, wakaf non muslim hukumnya sah jika 

merupakan ibadah menurut hukum Islam, walaupun menurut agama mereka tidak

merupakan ibadah, misalnya : wakaf untuk masjid atau syi‟ar Islam lainnya.37

5. Menjual Harta Wakaf

Ulama berbeda pendapat tentang hukum menjual harta wakaf, yaitu :

- Menurut pendapat Malikiyyah dan sebagian Syafi‟iyyah tidak boleh menjual harta 

wakaf. Menurut pendapat ini, masjid atau peralatan masjid meskipun sudah tidak 

dapat digunakan tidak boleh dijual atau ditukarkan. Menjual atau menukar harta 

wakaf bebarti memutuskan harta si wakif. Wakif hanya akan mendapat aliran 

pahala wakafnya dari benda yang diwakafkannya, bukan dari dari benda lainnya 

penggantinya. Oleh sebab itu, batu atau tembok reruntuhan dinding masjid yang 

dibongkar bila tidak dapat digunakan sebagai dinding, bisa difungsikan untukyang 

lain buat kepentingan masjid, bukan untuk dijual. 

36 Satria Efendi, halaman 416-419

37 Faisal Haq, halaman 26Menurut Prof. Dr. Satria Efendi M. Zain, pendapat tersebut timbul akibat 

memahami hadits yang melarang menjual harta wakaf secara harfiyyah.38

- Menurut pendapat Ahmad bin Hanbal, harta wakaf yang sudah tua atau hampir 

tidak dapat dimanfaatkan, boleh dijual dan uangnya dibelikan lagi penggantinya. 

Sebab, larangan menjual wakaf sebagaimana tertuang dalam hadits yang 

dimaksud adalah menjual harta wakaf yang masih dapat dimanfaatkan.

Menurut Prof.Dr. Satria Efendi, pendapat demikian timbul karena memahami 

hadits-- yang melarang menjual harta wakaf—dengan lebih berorientasi kepada 

hal-hal yang bersifat substansial.39

6. Peralihan Harta Wakaf.

G. Pelaksanaan Wakaf dan Pengadilan

.. Sebagaimana disinggung di muka bahwa tampaknya pelaksanaan wakaf ini tidak 

bisa dipisahkan dengan lembaga peradilan. Hal ini wajar sebab, wakaf adalah menyangkut 

harta benda yang terkait dengan kepemilikan seseorang. Di samping itu, dalam 

pengelolaannya juga rawan dengan kesalahan atau bahkan kecurangan yang dapat 

dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Persoalann

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia terdapat 4 sistem peradilan, yaitu 

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.40

Keempat peradilan tersebut disamping semuanya merupakan peradilan negara yang sederajat 

akan tetapi telah ditetapkan wilayah yurisdiksi masing-masing.

Pertanyaannya adalah lembaga peradilan manakah apabila di kemudian hari terdapat 

persoalan wakaf. 

Pada Pasal 62 UU Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan :

Ayat (1) : “Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuhmelaui musyawarah untuk mufakat”

Aya (2) : “Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksu pada ayat (1) tidak berhasil 

sengketa dapat diselesaikan melaui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Ketentuan pasal tersebut diberi penjelasan, bahwa yang dimaksud pengadilan tersebut adalah 

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar‟iyyah.

Pada saat yang sama Pasal 67 juga memuat ketentuan sebagai berikut :

38 Satria Efendi, halaman 436-437

39 Ibid.

40 Pasal 24 UUD 1945Ayat (1):Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, 

mewariskan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda 

wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa 

izin menukar harta benda wakaf yag telah diwakafkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp. 500.000.000,- ( Limaratus juta rupiah ).

Ayat ( 2 ), ayat ( 3 ) dst.

Sekalipun tidak disebutkan dan tidak ditemukan dalam penjelasan pasal, kiranya dengan 

melihat kewenangan lembaga-lembaga peradilan yang ada, dapat diketahui bahwa yang 

berwenang mengadili perkara mengenai ketentuan pidana tersebut adalah lembaga Peradilan 

Umum. 

H. Penutup

Demikianlah sekelumit pembahasan mengenai wakaf ini dengan harapan dapat 

menjadi bahan diskusi bagi para peserta sosialisasi. Semoga bermanfaat.

Waingapu, 5 Agustus 2006

Related Posts:

Tweet